Kemenag Ajak Kemenkeu Diskusi Atur Harmonisasi Zakat dan Pajak PNS

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 18 April 2018 21:13 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 18 20 1888494 kemenag-ajak-kemenkeu-diskusi-atur-harmonisasi-zakat-dan-pajak-pns-8XJxLkt8dm.jpeg Foto: Yohana Artha Uly/Okezone

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemanag) menyatakan akan lebih serius dalam melakukan harmonisasi zakat dan pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dilakukan dengan meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebenarnya sudah ada komunikasi Kemenag dan Kemenkeu tentang realisasi wacana itu. Tapi intensitasnya belum. Dalam berapa waktu ke depan perlu intensitas supaya kemudian wacana ini bisa diangkat kepermukaan lebih serius," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam di Morissey Hotel, Jakarta, Rabu (18/4/2018). 

Baca Juga: Zakat ASN untuk PNS Tunggu Lampu Hijau MUI

Dia menyatakan, untuk mendorong realisasi kebijakan ini maka akan dilakukan rangkaian diskusi secara mendalam khususnya dengan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Kendati demikian, kata dia, belum ada kepastian kapan penyelesaian kebijakan ini. "Kita belum bisa targetkan, karena butuh pembicaraan lebih insentif," tambahnya. 

Jika hal ini bisa dilaksanakan, katanya, akan memudahkan PNS untuk melakukan pembayaran pajak dan zakat tak secara terpisah dan bisa memenuhi kewajibannya. Bahkan, menurutnya ini takkan berpengaruh pada pengurangan nilai pajak. Potensi zakat sendiri mencapai 

Presiden Jokowi Motivasi 5.165 CPNS pada Kuliah Umum di Istora Senayan

"Kalau bisa dilakukan hakikatnya tidak mengurangi nilai pajak, ini agenda luar biasa, agar PNS ga perlu bayar dua kali, zakat sama pajak," ujarnya.

Terlebih dengan potensi zakat mencapai Rp217 triliun, dengan harmonisasi ini maka kewajiban PNS muslim dapat terpenuhi. "Angka ini setara dengan 4 kali anggaran Kemenag. Tapi ini baru potensi enggak real. Ini gimana potensinya bisa direalisasikan," jelasnya.

Baca Juga: Potensi Zakat Nasional Capai Rp217 Triliun/Tahun

Lanjutnya, negara tetangga Malaysia bahkan sudah melakukan sistem ini. Sehingga menurutnya, Indonesia juga bisa merealisasikan program ini dengan segera. "Malaysia aja sudah, kita juga pastinya bisa dengan sistem ini," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini