Selain LTV, 'Vitamin' Apa yang Bisa Dongkrak Sektor Properti?

Giri Hartomo, Jurnalis · Sabtu 21 Juli 2018 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 21 470 1925415 selain-ltv-vitamin-apa-yang-bisa-dongkrak-sektor-properti-8ZL83ujgSw.jpg Foto: Kebijakan kelonggaran LTV oleh Bank Indonesia (Okezone)

JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) menyambut positif kebijakan relaksasi Loan to Value ( LTV) yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Langkah ini dinilai sebagai kebijakan jitu di tengah lesunya industri properti di Tanah Air.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, selain pelonggaran LTV, dirinya juga mengharapkan terobosan kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah. Salah satu contohnya adalah pemerintah perlu meninjau sejumlah peraturan perpajakan yang selama ini kurang ramah terhadap sektor properti.

"Satu kan LTV sudah bergerak. Lalu ada pajak, pajak kan ada satu atau lima item," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Okezone, Sabtu (21/7/2018).

Eman, sapaan akrabnya menyebut jika salah satu kebijakan pajak yang selama ini memberatkan adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final. Lalu ada juga dan ditambah lagi dengan pajak lahan terlantar yang mulai digulirkan.

Kemudian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga dinilainya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada saa ini. Adapun pengenaan PPnBM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah sebesar 20% untuk rumah tapak mewah seharga Rp 20 miliar dan rumah vertikal strata-title seharga Rp10 miliar per unit.

"Menurut saya sebaiknya di tax holiday atau dihilangkan kan saja dulu. Karena apa? Karena menghambat secara psikologis, dimana pengembang akhirnya memilih untuk tidak membangun hunian seharga itu, padahal pasarnya ada," ucapnya.

Eman juga menyoroti maraknya isu penerapan pajak final non final dan penerapan pajak progresif untuk tanah terlantar beberapa waktu lalu yang cukup mengganggu psikologis pengembang. Menurutnya, akan ada banyak pelaku usaha properti yang sudah mau bergerak akhirnya memilih untuk menyetop dulu pembangunan karena adanya kebijakan tersebut.

"Karena apa? Karena menghambat secara psikologis saja. Karena dengan cara itu, kita enggak memproduksi yang Rp10 miliar padahal ada pasarnya. Sedikit tapi akhirnya ngapaiendingan dibawah itu saja," jelasnya.

Eman juga meminta kepada pemerintah untuk mempermudah proses perizinan. Karena menurutnya, selain insentif pengembang properti juga sering kali terganjal proses perizinan.

Eman juga meminta kepada pemerintah agar segera dapat melaksanakan sistem perizinan secara elektronik atau online single submission (OSS) secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini diharapkan proses perizinan termasuk di sektor properti menjadi lebih efektif dan terukur baik dari sisi waktu maupun biaya.

"Bukan insentif dari sisi angka yang dibutuhkan pengembang misalnya dikasih subsidi, bukan. Kami hanya berharap diberikan kemudahan dalam proses mengurus perizinan dan jangan dibebani pajak-pajak yang sebenarnya tidak relevan diberlakukan," kata Eman.

Eman menambahkan, jika semuanya bisa dilaksanakan maka bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. Apalagi berdasarkan sebuah studi ilmiah, sektor properti berkaitan erat dengan hampir 174 industri penunjang ikutan di belakangnya (backward linkage), dan secara forward linkage-nya akan menciptakan investasi baru di kawasan itu, menyumbang pajak buat negara, dan membuka lapangan kerja.

Eman memberi contoh di mall saja dapat terciptakan 2.000 lapangan kerja, sedangkan di hotel sekitar 1.000 orang. Itu semua adalah pekerja permanen, di luar tenaga kerja konstruksi yang bersifat temporary.

Asosiasi memperkirakan relaksasi tersebut akan mendorong pertumbuhan penjualan setidaknya 10% secara year on year di segmen menengah.Khususnya untuk hunian dengan harga Rp 200 juta hingga Rp 500 juta per unit.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini