Share

BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp11,55 Triliun

Yohana Artha Uly, Okezone · Selasa 02 Oktober 2018 13:22 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 02 20 1958525 bpk-temukan-15-773-permasalahan-senilai-rp11-55-triliun-tljYadwIuf.jpg Foto: Rapat Paripurna (Yohana/Okezone)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkapkan terdapat 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2018.

Hal itu diungkapkan dalam pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksnan Semester (IHPS) I Tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat Rapat Paripurna, Selasa (2/10/2018).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta pamasalahan ketidakhematan ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

 Baca Juga: Rapat Paripurna, BPK Serahkan Laporan IHPS I 2018 ke DPR

Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun, potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp6,69 triliun.

"Terhadap masalah ketidakpatuhan tersebut pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan Rp676,15 miliar," sebutnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

 

Permasalahan ketidakpatuhan itu antara lain penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan penimbangan yang memadai.

 Baca Juga: Ketua BPK Beberkan 5.852 Permasalahan, Kerugiannya Tembus Puluhan Triliunan Rupiah

Kemudian kekurangan volume pekerjaan pada 63 Kementerian Lembaga (KL) senilai Rp149,48 miliar, serta di 475 pemda senilai Rp547,96 miliar. Aset yang dikuasai pihak lain pada 12 KL senilai Rp233,84 miliar, serta pada 64 pemda senilai Rp39.39 miliar. Serta denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut/diterima senilai Rp128,38 miliar pada 45 KL dan senilai Rp217,95 miliar pada 305 pemda.

 

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada semester 1 tahun 2018 adalah atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 LKKL, 1 LK Bendahara Umum Negara, 18 LK Pinjaman dann Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, serta 4 LK Badan Lainnya yaitu LK Tahunan Bl, LK OJK, LK LPS, dan LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji per 31 Desember 2017. Sedangkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

LKKL Tahun 2017 yang memperoleh opini WTP sejumlah 80 LKKL, mengalami peningkatan 7 poin persen dibanding Tahun 2016, yaitu menjadi 91%. Masih terdapat 6 LKKL yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL beropini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan pada LKPD, terdapat peningkatan 6 poin persen dibandingkan pada Tahun 2016, yaitu mencapai 76% atau sejumlah 411 dari 542 LKPD Tahun 2017 yang mendapat opini WTP.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini