Jokowi Soroti Laporan Keuangan Kemenhan hingga KKP
Selain Kementerian Pertahanan, Kepala Negara juga menyoroti laporan keuangan Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasalnya lembaga itu mendapat opini disclaimer.
Bakamla dan KKP dinilai bermasalah dari sisi pencatatan asset tetap. Ada penyajian saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannya pada laporan keuangan Bakamla dan KKP.
Baca Juga: BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp11,55 Triliun
Moermahadi mengaku sudah menjabarkan masalah itu kepada Jokowi saat menyampaikan laporan keuangan pemerintah. Jokowi meminta masalah itu diselesaikan. "Presiden bilang memang itu yangg harus dibenahin," kata dia.
BPK juga melaporkan adanya peningkatan laporan keuangan kementerian atau lembaga secara umum. Kementerian atau lembaga yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian bertambah. Namun, dia tak membeberkan kementerian mana saja yang mengalami peningkatan. "Itu saja yang kita laporin," ujar dia. (dni)
(Fetra Hariandja)
