JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti laporan keuangan Kementerian Pertahanan saat BPK menyampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.
"Tadi kita bicara masalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Ada sistem yang beda di Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Baca Juga: Laporan Keuangan KKP Disclaimer, BPK Minta Segera Diperbaiki
BPK mengusulkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap satuan kerja. Misalnya, kata dia, sistem penganggaran TNI Angkatan Darat harus sampai tingkat Korem.
Menurut dia, sistem ini akan diterapkan dalam waktu dekat ini. "Sebetulnya itu sudah disepakati antara Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Pertahanan (Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu) 2019 akan jalan," ucap dia.