nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pencairan Pinjaman Rp15 Triliun dari ADB, Wapres JK: Lagi Didata

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 13 Oktober 2018 14:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 10 13 20 1963589 pencairan-pinjaman-rp15-triliun-dari-adb-wapres-jk-lagi-didata-myaeZ9fyGb.jpg Foto: Wapres JK di Bali (Yohana/Okezone)

NUSA DUA - Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai hingga USD1 miliar atau setara Rp15,1 triliun (kurs Rp15.100 per USD) sebagai bantuan darurat untuk mendukung keperluan anggaran secepat mungkin dan upaya rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Pinjaman ini diberikan untuk penanganan bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat serta Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pencairan kebutuhan dana tersebut menunggu data dari kerusakan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.

"Jumlahnya lagi dihitung dengan apa yang harus dibangun. Estimasi belum dihitung, lagi didata semua kerusakan rumah, infrastruktur, dan lain-lain, baru nanti kami bicarakan lagi dengan ADB, ujarnya di Hotel Laguna, Nusa Dua, Sabtu (13/10/2018).

 Baca Juga: Temui Presiden Jokowi, ADB Siapkan Rp15,1 Triliun untuk Bantu Pemulihan Sulteng

Namun pada prinsipnya, kata Jusuf Kalla, ADB siap mencairkan dana kapan pun saat dibutuhkan. "Tentu akan segera dicairkan kalau dibutuhkan," katanya.

 

Sementara itu di lokasi yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyatakan hal senada. Pencairan dana masih menunggu konsep dari Bappenas untuk pos-pos anggaran yang dibutuhkan di NTB dan Sulteng.

"Dia (Presiden ADB Takehiko Nakao) bilang bisa sesegera mungkin. Makanya kita harus siap segera dengan programnya. Tapi mereka ready anytime," kata dia.

 Baca Juga: Presiden ADB: Ekonomi RI Kuat, Depresiasi Rupiah Terlalu Berlebihan

Bambang menjelaskan, dana USD1 miliar itu akan lebih difokuskan pada rekonstruksi dan rehabilitasi daerah pasca-gempa. Alokasi dana yang akan didapat setiap daerah pun masih dirampungkan penghitungan kebutuhannya. "Lebih banyak malah rekonstruksi. Karena ini kan butuh waktu untuk rekonstruksi," lanjutnya.

 

Dia menjelaskan, pinjaman tersebut karena untuk penangan pascabencana maka diberikan tenor yang lebih panjang dan tingkat suku bunga yang rendah.

"Terminnya lebih panjang dari biasanya, bunganya sudah pasti lebih rendah dari yang komersial. Itu consessional loan namanya," jelas dia.

Untuk diketahui, bantuan darurat USD1 miliar tersebut di luar program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia yang rata-rata mencapai USD2 miliar setiap tahunnya. Pinjaman tersebut akan memiliki ketentuan khusus berupa masa tenggang 8 tahun dan masa pembayaran kembali selama 32 tahun, lebih lama daripada biasanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini