Swasta Pilih Untung, Ini Tugas Pemerintah ke BUMN Garap Infrastruktur
JAKARTA - Pemerintah melalui 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan investasi sekira USD13,5 miliar atau setara Rp202 triliun. Investasi ini didapat dengan memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank di Bali.
Dengan demikian, BUMN masih merupakan alat utama penggerak perekonomian bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih besar kontribusinya.
Menurut Guru Besar Ekonomi Manajemen UI Prof Rhenald Kasali, BUMN berperan sebagai institusi bisnis kepanjangan tangan pemerintah. Dengan begitu, ketika pemerintah menugaskan BUMN mengerjakan suatu proyek, maka wajib dilakukan.
"Nah, dalam banyak hal yang dikerjakan BUMN sebab perusahaan swasta tidak mau turun. Misalnya pembangunan jalan tol di Kalimantan, jumlah mobil yang lewat tidak sebanyak di Jawa. Kalau di Jawa, pihak swasta sudah rebutan. Makanya BUMN masuk (di Kalimantan)," kata Rhenald dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Baca Juga: Indonesia Dapat Komitmen Investasi di Bidang Infrastruktur Rp202 Triliun
Sebaliknya juga, ungkap Rhenald, ketika suatu proyek sudah diserahkan ke swasta agar dikelola, namun urung dilakukan dengan baik. Akhirnya diambil alih BUMN, namun untuk selanjutnya diberikan ke pihak swasta pengelolaannya.
Kemudian Rhenald berpendapat, beberapa koorporasi pelat merah kini sudah mulai menuju world class company, meskipun membutuhkan tahapan dan modal besar.
Kementerian BUMN, kata Rhenald, sudah mulai menyiapkan upayanya dengan membina talenta SDM supaya berkualitas dan mampu bersaing dengan world class company lainnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ibaratkan Kondisi Ekonomi Global seperti Game of Thrones
Perubahan yang dilakukan oleh BUMN, khususnya di sektor ekonomi, amat teras perannya. BUMN dalam kinerjanya juga dianggap cukup profesional dan tidak terjerat dalam kepentingan politik.
Oleh sebab tak menjadi alat politik oknum tertentu, maka banyak BUMN yang justru menorehkan catatan gemilang membanggakan serta semakin berkualitas dan berdaya saing.
"Jadi saya lihat sendiri tidak terjadi seperti itu. Justru BUMN bisa berprestasi karena tidak berpolitik. Sampai 100% adalah profesional, tidak ada intervensi," ujar Rhenald.
Rhenald sebaliknya menilai, Indonesia dalam beberapa periode waktu terakhir di pemerintahan mendudukkan orang-orang profesional di BUMN yang bukan berlatar belakang politisi.
"Beruntung Indonesia beberapa tahun terakhir dapat orang yang komitmennya tinggi dan tidak politis. Dahlan Iskan itu profesional, Rini Soemarno juga, bahkan dimusuhi oleh partai politik," ucap Rhenald.
Rhenald menuturkan, tidak ada seorang pun politisi dari partai politik yang mengemban tugas di jajaran ekskutif. Kalaupun ada, statusnya adalah mantan tokoh partai yang sudah tidak lagi berkecimpung di politik.
(Dani Jumadil Akhir)
