Presiden Jokowi Minta Menteri PU Buat Aturan tentang Kesejahteraan Tenaga Konstruksi

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 31 Oktober 2018 14:17 WIB
https: img.okezone.com content 2018 10 31 470 1971429 presiden-jokowi-minta-menteri-pu-buat-aturan-tentang-kesejahteraan-tenaga-konstruksi-cuYw2TZue0.jpeg Presiden Jokowi bagikan Sertifikat Tenaga Konstruksi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada para Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) tidak hanya fokus pada sertifikasi tenaga konstruksi saja. Akan tetapi, kesejahteraan tenaga konstruksi juga harus benar-benar diperhatikan.

Menurut Jokowi, Kementerian PUPR harus segera menyiapkan skema pemberian upah yang layak bagi para pekerja konstruksi. Sehingga, para pekerja ini menjadi terpacu untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Acara Pameran Infrastruktur, Ini Pesannya untuk Kontraktor

“Tenaga kerja yang bersertifikat diharapkan akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja,” ujarnya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk meningkatkan lebih tinggi lagi sertifikasi kepada tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Bahkan dirinya meminta kepada Menteri Basuki agar pada tahun depan jumlah tenaga konstruksi yang disertifikasi bisa meningkat 10 kali lipat dari tahun ini.

"Tapi pak Menteri PU sertifikasi yang seperti ini masih dari jumlah dikit saya minta tahun depan 10 kali lipat yang diberikan sekarang. Dalam persaingan global ini sangat penting sekali," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bagikan 10.000 Sertifikat Tenaga Konstruksi

Menurut Jokowi, sertifikasi tenaga konstruksi ini sangat penting untuk membantu tugas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur diseluruh pelosok Indonesia.

"Tanpa tenaga kosntruksi, insinyur saya pastikan program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur tidak jalan. Oleh karena itu sertifikasi itu sangat penting," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurut Basuki, sertifikasi tenaga konstruksi ini sangat penting apalagi hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Saya minta semua pihak memegang komitmen tersebut dan menegakkan ketegasan penegakan hukum dalam menjalankannya. Penggunaan tenaga kerja bersertifikat harus tertuang sejak disepakatinya kontrak kerja konstruksi demi jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas dari setiap pekerjaan," jelasnya.

(Feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini