JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mengubah wajah sejumlah daerah tertinggal, salah satunya Papua. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mencatat perekonomian Papua bisa tumbuh semakin baik dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyatakan, pembangunan Papua secara signifikan baru dilakukan pada 2002. Sebelumnya pada 2000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 900 miliar yang sangat kurang membangun Papua dengan permasalahan kompleks. Kemudian pada 2002 baru hadir dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp1,3 triliun sehingga mampu menambah APBD Papua.
“Jadi, awalnya pembangunan Papua secara sungguh-sungguh itu baru pada tahun 2002,” kata Muhammad di Jakarta.
 Baca Juga: Begini Caranya Bangkitkan Perekonomian di Papua
Dia menjelaskan, tantangan kawasan Papua karena memiliki topografi beragam sehingga perlu metode yang tepat dalam pembangunannya. Di antaranya seperti wilayah berada di bawah permukaan laut, namun di kawasan lainnya juga ada yang berada di ke tinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut.
“Selain itu, juga ada daerah berawa-rawa,” katanya. Sejak 2013 pemerintah melakukan per ubahan metode pembangunan Papua yang tadinya berbasis sektoral atau satu pendekatan saja menjadi pendekatan spasial kultural. Dengan ini pendekatan menjadi kewilayahan yang berbasis kultur.
“Kami membagi Papua dalam lima kawasan adat untuk dibangun. Dengan begitu, di masing-masing kawasan ini akan terlihat masalahnya dan tentu ditangani dengan cara berbeda,” ujarnya.
 Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Jalan Trans Papua Sudah Tembus 3.103 Km
Menurutnya, pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan kian turun, karena pada 2000 tingkat kemiskinan Papua 54% turun 31,51% pada 2013 hingga menjadi 27,62% pada 2018. Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua pada 2013 mencapai 56% dan pada 2018 meningkatkan jadi 59,5%.
“Dalam soal isolasi transportasi di Papua, sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi,” ungkapnya.
 Baca Juga: KEIN Pantau Pembangunan Infrastruktur di Papua, Hasilnya?
Meski demikian, diakui Musaad, pembangunan Papua masih harus terus digenjot . Mengingat pembangunan serius baru dilakukan sejak 2002 atau selama 17 tahun.
“Masih dibutuhkan energi besar untuk pembangunan Papua. Tapi secara keseluruhan, saya kira ada pergerakan dan perubahan yang nyata perlu diketahui sehingga akan menjadi pemicu juga untuk percepatan pembangunan di Papua,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura Apolo Safanpo mengatakan, perlunya sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk mendorong perekonomian di Papua. Terlebih saat ini dunia sedang memasuki era industri 4.0, yakni seluruhnya menggunakan digitalisasi.
Follow Berita Okezone di Google News
