Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Relaksasi DNI
Oleh karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan DNI hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha. “Detail masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha. Karena itu, kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI,” katanya.
Hal ini perlu disampaikan Kadin mengingat keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin, sebagaimana lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya.
Poin lain menjadi perhatian Kadin adalah nasib UMKM nasional. Bagi pelaku usaha, UMKM merupakan kawah pembentukan spirit kewirausahaan. Sementara bagi masyarakat banyak, UMKM menjadi naungan bagi lebih dari 95% tenaga kerja nasional.
Sedangkan bagi perekonomian nasional, sektor UMKM menjadi salah satu motor baru yang bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan matang, termasuk kaitannya dengan investasi.
