Presiden Jokowi: Kebijakan Satu Peta agar Tidak Ada Keruwetan Izin di Lokasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa peluncuran geoportal kebijakan satu peta itu untuk menghilangkan tumpah tindih lahan dan memudahkan konsesi pada daerah-daerah di Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta: Tidak Ada Lagi Tumpang Tindih
"Misal Menteri Keuangan bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana akan ketahuan semua dan Ketua DPR Bambang Soesatyo punya konsesi juga akan ketahuan semua. Ini lah kenapa bertahun tahun kebijakan satu peta tidak terselesaikan terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kalau saya tak khawatir," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Dia menjelaskan, bahwa ke depannya urusan perizinan dengan adanya peta digital ini tidak perlu lagi meminta izin lokasi. Sudah klik ketahuan semuanya.
"Kenapa harus pakai izin lokasi untuk apa meruwetkan masalah. Dan nambah masalah aja. Kebijakan satu peta akan larinya ke mana mana. Kita sudah komit bersama ini harus jalan," tuturnya.
Dia menambahkan, kalau di era big data, Pemerintah malu, apabila belum ada kebijakan satu peta tersebut. Coba bandingkan semuanya satu peta ini ada satu standar, satu referensi bukan tiap kementerian punya peta sendiri-sendiri.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kebijakan Satu Peta Jadi Dasar Pembangunan Masa Depan
"Kalau kementerian punya peta sendiri sendiri, antar kementerian enggak ada yang ketemu, buat peta sendiri-sendiri gimana mau ketemu. Satu referensi atau data, satu geoportal agar ada kejelasan tidak tumpang tindih dan ada konsistensi kita bangun negara ini," ungkapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
