nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerimaan Pegawai Kontrak Pemerintah Prioritaskan Pekerja Instansi

Rabu 09 Januari 2019 11:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 09 320 2001913 penerimaan-pegawai-kontrak-prioritaskan-pekerja-instansi-ajw1njw2wQ.jpg

JAKARTA - Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru pertama kalinya digelar akan memprioritaskan pekerja-pekerja instansi yang sudah mengabdi.

Pada rekrutmen kali ini formasi yang akan dibuka adalah tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Pemerintah bakal membuka rekrutmen PPPK sebanyak dua kali pada tahun ini.

Rekrutmen pertama akan dilakukan akhir Januari. Sementara rekrutmen tahap kedua digelar setelah pelaksanaan pemilu pada April mendatang.

“Kita akan mendahulukan orang-orang sudah bekerja di sekolahan. Apakah termasuk honorer K2 atau bukan, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Jadi yang ada di sekolahan itu siapa saja sebenarnya. Apakah honorer K2, honorer baru atau orang lain? Kita tidak tahu data itu. Kemudian juga yang di puskesmas, rumah sakit itu siapa yang bekerja di sana. Itu yang akan diprioritaskan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga: BKN Tunggu Finalisasi Data CPNS dari 5 Instansi

Bima mengatakan, rekrutmen kali ini memang tidak akan menerima pelamar baru. Menurutnya, akan lebih baik melakukan seleksi dari pekerja-pekerja yang sudah ada di tiga formasi tersebut.

“Iya. Kan mereka kan sudah jalan di sana, tidak perlu mencari orang lain lagi. Mereka akan dites,” ungkapnya. Lebih lanjut Bima mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah melaporkan rencana rekrutmen PPPK ini kepada Presiden.

Bima menuturkan bahwa Presiden meminta hal ini dilakukan secara hati-hati mengingat berkejaran dengan waktu pemilu.

pns

“Tadi Presiden juga menyampaikan sudah dekat pilpres tidak mau ada gejolak lagi. Nanti dikira ngapa-ngapain. Tapi, kita juga harus melihat ada kebutuhan orang,” ujarnya.

Dia mengatakan, rekrutmen kali ini memang dilakukan secara terbatas yakni hanya tiga formasi. Hal tersebut karena jumlah tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian saat ini memang masih kurang.

“Karena banyak yang membutuhkan itu, kemarin yang dari seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) itu masih kurang. Jadi tiga itu dulu. Kalau tiga itu dulu, tidak akan mengganggu proses pemilu. Sisanya nanti setelah pemilu,“ katanya.

Ditanyakan berapa jumlah PPPK yang akan direkrut, Bima belum dapat memastikannya. Menurutnya jumlah akan diputuskan setelah penghitungan kebutuhan yang matang.

“Jumlahnya berapa itu Menpan RB dan Menkeu (Menteri Keuangan) yang harus menghitung,” tuturnya.

Di sisi lain dalam penetapan kuota rekrutmen juga akan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, hal ini penting mengingat pemerintah daerah (pemda) yang akan menggaji para PPPK.

“Iya ini sedang melihat apakah daerah mempunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Kan kalau yang diterima banyak, tapi tidak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap,” paparnya.

Pihaknya saat ini tengah mempersiapkan aturan teknis untuk rekrutmen. Menurutnya, hal ini tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda. Jadi kalau mereka lulus itu langsung diterima,” katanya.

Baca Juga: Beredar Informasi Penerimaan Pegawai Kontrak dan CPNS 2019, BKN: Itu Hoax!

Menanggapi kebijakan BKN ini, pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suptrayogi mengatakan, langkah untuk memprioritaskan pekerja instansi mengikuti PPPK merupakan bentuk afirmasi.

Namun, dia tetap mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan seleksi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini memang bentuk afirmatif, tapi tentu perlu tetap dilihat kompetensi dan profesionalitasnya,” tutur Yogi.

Dia pun menyebut guru memang harus diprioritaskan, mengingat jumlah yang akan pensiun cukup banyak. Meski demikian, perlu ditekankan kembali bahwa rekrutmen guru PPPK ini harus diatur secara detail. Tentunya juga untuk jabatan-jabatan lain yang akan direkrut dari PPPK.

“Guru PPPK ini seperti apa, perlu dijelaskan. Selain itu, masyarakat masih berpikiran PPPK sama dengan honorer. Padahal, kan berbeda. Saya pikir sosialisasi penting ya karena di Bandung yang dekat Jakarta masih ada yang tidak tahu PPPK. BKN harusnya bergerak,” katanya.

(Dita Angga)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini