Penerimaan Pegawai Kontrak Pemerintah Prioritaskan Pekerja Instansi
JAKARTA - Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru pertama kalinya digelar akan memprioritaskan pekerja-pekerja instansi yang sudah mengabdi.
Pada rekrutmen kali ini formasi yang akan dibuka adalah tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Pemerintah bakal membuka rekrutmen PPPK sebanyak dua kali pada tahun ini.
Rekrutmen pertama akan dilakukan akhir Januari. Sementara rekrutmen tahap kedua digelar setelah pelaksanaan pemilu pada April mendatang.
“Kita akan mendahulukan orang-orang sudah bekerja di sekolahan. Apakah termasuk honorer K2 atau bukan, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Jadi yang ada di sekolahan itu siapa saja sebenarnya. Apakah honorer K2, honorer baru atau orang lain? Kita tidak tahu data itu. Kemudian juga yang di puskesmas, rumah sakit itu siapa yang bekerja di sana. Itu yang akan diprioritaskan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kompleks Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: BKN Tunggu Finalisasi Data CPNS dari 5 Instansi
Bima mengatakan, rekrutmen kali ini memang tidak akan menerima pelamar baru. Menurutnya, akan lebih baik melakukan seleksi dari pekerja-pekerja yang sudah ada di tiga formasi tersebut.
“Iya. Kan mereka kan sudah jalan di sana, tidak perlu mencari orang lain lagi. Mereka akan dites,” ungkapnya. Lebih lanjut Bima mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah melaporkan rencana rekrutmen PPPK ini kepada Presiden.
Bima menuturkan bahwa Presiden meminta hal ini dilakukan secara hati-hati mengingat berkejaran dengan waktu pemilu.
“Tadi Presiden juga menyampaikan sudah dekat pilpres tidak mau ada gejolak lagi. Nanti dikira ngapa-ngapain. Tapi, kita juga harus melihat ada kebutuhan orang,” ujarnya.
Dia mengatakan, rekrutmen kali ini memang dilakukan secara terbatas yakni hanya tiga formasi. Hal tersebut karena jumlah tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian saat ini memang masih kurang.
“Karena banyak yang membutuhkan itu, kemarin yang dari seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) itu masih kurang. Jadi tiga itu dulu. Kalau tiga itu dulu, tidak akan mengganggu proses pemilu. Sisanya nanti setelah pemilu,“ katanya.
Ditanyakan berapa jumlah PPPK yang akan direkrut, Bima belum dapat memastikannya. Menurutnya jumlah akan diputuskan setelah penghitungan kebutuhan yang matang.
“Jumlahnya berapa itu Menpan RB dan Menkeu (Menteri Keuangan) yang harus menghitung,” tuturnya.
