nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi: Sistem OSS Jalan Terbaik untuk Pelayanan Masyarakat

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 10:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 14 320 2004030 presiden-jokowi-sistem-oss-jalan-tebaik-untuk-pelayanan-masyarakat-Nf1u5V7QUI.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meninjau pelayanan sistem Online Single Submission (OSS) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

Peninjauan Presiden Jokowi tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BKPM Thomas Limbong dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono.

"Kita ingin memulai sistem baru, jalan terbaik pelayanan bagi masyarakat semuanya," ujar Presiden Jokowi di Kantor BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Penerapan Sistem Izin Online Terpadu di BKPM

Jokowi menjelaskan, bahwa OSS ini merupakan sistem yang sangat sederhana, di mana bisa melakukan pendaftaran di kantor bahkan rumah. Dan pada prakteknya sistem OSS ini diperlukan dua jam saja, seperti zjin permulaan untuk melakukan usaha.

"Sistem OSS ini, bisa melakukan investasi, sambil menunggu service level agreement. Jadi izin lokasi dan izin lingkungan dan IMB bisa dilakukan dulu," ungkapnya.

Sebagai informasi, sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Baca Juga: Mulai 2 Januari 2019, BKPM Ambil Alih Sistem OSS

Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini