Ada Kebijakan B20, Indonesia Hemat USD937,84 Juta

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Selasa 15 Januari 2019 10:46 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 15 320 2004596 ada-kebijakan-b20-indonesia-hemat-usd937-84-juta-4QiOJIDNAB.jpg Biodiesel (Foto: reuters)

JAKARTA – Sejak diterapkan September 2018 lalu, kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar.

“Dalam empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar USD937,84 juta,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Gedung Kementerian ESDM, dilansir dari laman Setkab, Selasa (15/1/2019).

Menurut Djoko, penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan masalah ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Baca Juga: B20 Hemat Impor Solar hingga USD937,84 Juta

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO.

“Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited),” ungkap Djoko.

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL (kilo liter), terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

biodiesel

Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementara itu untuk BBM Non-Subsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.

“Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin,” jelas Djoko seraya menambahkan, jangka waktu tersebut dinilai tepat demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini