Tanpa Utang, RI Butuh Belasan Tahun Rampungkan Proyek Infrastruktur

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 22 Januari 2019 19:52 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 22 20 2007992 tanpa-utang-ri-butuh-belasan-tahun-rampungkan-proyek-infrastruktur-lnzZT3sey1.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sulit menggenjot pembangunan infrastruktur bila hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pendanaan juga didapatkan dari utang.

Menurutnya, butuh belasan tahun untuk Indonesia merampungkan pembangunan infrastruktur jika andalkan APBN saja. Padahal infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, meski pembangunan infrastruktur menggunakan utang namun tetap ada keuntungan yang didapat negara. Nilai keuntungan tersebut bahkan dapat menutup pembayaran utang.

"Kalau utang infrastruktur Rp1 triliun, benefitnya bisa Rp5 triliun sampai Rp10 triliun. Nilai benefitnya itu bisa untuk bayar utang," kata dia dalam acara diskusi ekonomi di kawasan Cikini, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Nilai Permintaan IMF Pangkas Utang Tak Relevan dengan Indonesia

Dia menyatakan, bila pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp366,7 triliun pada 2018, maka dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5% dapat menambah produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp700 triliun.

"Di APBN utang dekati Rp300 triliun, (tapi) PDB kita naiknya 5% dikali Rp14 ribu triliun (PDB Indonesia) maka sekitar Rp700 triliun. Jadi kalau berhutang Rp1 bisa menghasilkan PDB dua kali lipat. Itu menghasilkan penerimaan untuk bisa membayar utang kembali," paparnya.

Sri Mulyani menjelaskan, pendanaan infrastruktur juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kata dia, seperti proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT), jalan ton, serta satelit Palapa Ring, jika dibangun mengandalkan APBN tanpa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun instrumen utang, maka butuh waktu 15 tahun untuk rampung.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus USD372,9 Miliar, BI: Masih Sehat

"Tapi kita bisa gunakan pembiayaan (utang) dan jaminan dari pemerintah sehingga pendanaan datang duluan dan hanya butuh 2,5 tahun proyeknya selesai. Kalau hanya andalkan APBN yang ada proyek selesai baru ditahap industri 4.0, tapi dunia sudah bergerak di industri 5.0. Kita akan tertinggal," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah terus berupaya mengelola utang dengan hati-hati, sehingga mendorong pembangunan infrastruktur yang berimbas pada manfaat ekonomi dan sosial dalam upaya mengejar ketertinggalan.

"Jadi poinnya, kalau bicara tentang utang, itu instrumen yang kita jaga hati-hati. Kita bisa menjelaskan berdasarkan proyeknya, hasilnya lebih besar dari biayanya. Dan manfaatnya tidak hanya Rupiah, tapi manfaat sosial dan bisa mengejar ketertinggalan itu luar biasa," pungkasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini