"Ketersediaan infrastruktur ketahanan energi daerah harus didukung oleh pemerintah dan sudah saatnya diperbanyak sehingga selain menambah ketahanan energi di daerah, juga membuat biaya angkut energi baik elpiji atau BBM jauh lebih murah," tuturnya.
Baca Juga: Hati-Hati dengan RUU Migas
Agar tidak memberatkan keuangan Pertamina maupun anak perusahaan, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti depo elpji dan terminal BBM bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan sistem BOT (build-operate-transfer).
ke depan, tegas Salamuddin, anak perusahaan jangan hanya menjadi papan nama, sementara yang mengontrol pihak ketiga. "ke depan anak perusahaan harus langsung menjadi ujung tombak pemasaran dan garda depan dalam membangun ketahanan energi nasional," katanya. (Sindonews)
(Dani Jumadil Akhir)