nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Antisipasi Turunnya Tanah, Bekasi Terapkan Drainase Vertikal

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 06 Februari 2019 11:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 06 470 2014275 antisipasi-turunnya-tanah-bekasi-terapkan-drainase-vertikal-6Gak3NZbIl.jpg Foto: Drainase Buruk Sebabkan Banjir (Okezone)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan setiap pembangunan membuat drainase vertikal.

Kebijakan itu sebagai antisipasi turunnya permukaan tanah dan menyusutnya cadangan air tanah akibat pembangunan yang kian masif di wilayahnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Arief Mau lana mengatakan, kebijakan itu perlu segera dibuat agar pemerintah bisa mengantisipasi menyusutnya permukaan tanah dan cadangan air tanah di Bekasi.

“Kita sedang lakukan kajian, secepatnya kebijakan itu diberlakukan,” katanya.

 Baca Juga: Seluruh Gedung di DKI Harus Punya Drainase Vertikal Paling Lambat 31 Maret 2019

Menurut dia, kebijakan drainase vertikal akan mulai diterapkan di lingkungan pemerintahan, kemudian area komersial, lalu lingkungan masyarakat, sampai ke rumah-rumah warga. “Kami awali di pemerintahan, lalu diterapkan di permukiman warga, dan nantinya di setiap semua bangunan di Bekasi,” ujarnya.

Dalam kajiannya, kata dia, drainase vertikal atau sumur resapan itu memiliki diameter mulai 15 sentimeter, dengan kedalaman mulai tiga meter. Drainase vertikal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 12/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Arief menjelaskan, setiap pembangunan yang masif memang berimbas pada menyusutnya cadangan air dan secara tidak langsung kondisi tanah sekitarnya.

Untuk itu, pemerintah harus mulai mengantisipasinya dengan mengeluarkan kebijakan drainase vertikal dan program lainnya.

Salah satu program yang terus dilakukan pemerintah hingga kini dengan pembuatan sejuta sumur resapan untuk menampung air hujan agar meresap ke dalam tanah.

Jadi, sudah saatnya kelebihan air tidak dibuang ke laut. Apalagi, program sejuta sumur sudah di - galakkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Arief mencontohkan, persoalan menyusutnya air tanah mengancam penurunan muka tanah itu terjadi di DKI Jakarta. Di Ibu Kota, setiap tahun penurunan permukaan tanahnya mencapai 12 sentimeter. Jika tidak diantisipasi, Bekasi bisa jadi seperti Jakarta, mengingat pembangunan cukup masif.

 Baca Juga: Cegah Penurunan Tanah, Anies Ingin Ada 1,8 Juta Lubang Drainase Vertikal

Untuk itu, pemerintah meng inisiasi dengan cara menampung air hujan yang selama ini membanjiri permukiman warga. Sejauh ini, air hujan di alir - kan menuju saluran sekun der hingga saluran primer lalu dibuang ke laut. Meski demikian, air yang ditampung masih sedikit melalui beberapa polder air.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah belum melakukan penelitian terhadap penurunan permukaan tanah di Kota Bekasi. “Memang harus dilakukan kajian soal ini, untuk mengantisipasi akibat gencarnya pembangunan di Bekasi. Salah satunya kebijakan pembuatan drainase vertikal,” katanya.

Menurut dia, kajian itu segera dilakukan karena merujuk pada letak geografis Kota Bekasi tak jauh dari laut dengan tingkat kemiringan mencapai 2 derajat atau cenderung datar, ada pun titik terendah berada di wilayah Pondok Ungu Permai (PUP),

Kecamatan Bekasi Utara, yaitu 4 meter di atas permukaan laut. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah (Perwal) tersebut, kata dia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus melakukan penelitian letak geografis Bekasi.

“Ini langkah antisipasi penurunan permukaan tanah. Apalagi Kota Bekasi berpotensi seperti Jakarta,” katanya. (Abdullah M Surjaya)

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini