Menperin Airlangga: Pelaku Industri Harus Investasi untuk Vokasi

Sabtu 02 Maret 2019 17:12 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 02 320 2024934 menperin-airlangga-pelaku-industri-harus-investasi-untuk-vokasi-pHouLqFyIl.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kementerian Perindustrian melakukan sinergi dengan para pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder terkait dalam mendorong pertumbuhan industri melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat investasi di pendidikan vokasi.

"Ini akan menjadi prototipe, ke depan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum di SMK terlebih dahulu melihat kebutuhan industri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seperti yang dikutip Antaranews.com, Sabtu (2/3/2019).

Airlangga menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur dalam negeri. 

"Maka itu, melalui kegiatan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, pemerintah mengajak para pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan SDM industri kompeten," tuturnya.

Pertemuan dengan para pelaku industri, di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat. Forum tersebut dihadiri oleh 230 direksi dan pimpinan, 147 perusahaan yang terdiri dari pelaku di sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) serta Industri Agro. Forum itu juga diikuti oleh 20 asosiasi.

Airlangga menambahkan, dengan insentif super deductible tax, perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan atau berinvestasi untuk vokasi akan mendapatkan potongan pajak hingga 200%. 

Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan memberikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk SMK, pemerintah akan memberikan ptotongan pajak hingga Rp2 miliar dalam lima tahun.

"Ini merupakan win win solution. Di satu sisi, pemerintah dibantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMK," jelasnya.

(Baca juga: Menaker: 70% Anggaran untuk Pelatihan Vokasi)

Di sisi lain, lanjut dia, industri bisa mendapatkan tenaga kerja yang kemampuannya sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2019, program ini ditargetkan dapat melibatkan 2.685 SMK dan 750 perusahaan. Fasilitas super deductible tax juga diberikan bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk inovasi yang besarnya bisa mencapai 300 persen. 

"Ini sejalan dengan langkah prioritas selanjutnya dari pemerintah. Ketika infrastruktur sudah dibangun, selanjutnya pemerintah menggenjot SDM. Jadi, untuk inovasi dan pendidikan, akan diberi fasilitas perpajakan," pungkasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini