Bea Cukai Sita Ribuan HP hingga Laptop Ilegal Senilai Rp61,86 Miliar

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 30 April 2019 16:55 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 30 320 2049919 bea-cukai-sita-ribuan-hp-hingga-laptop-ilegal-senilai-rp61-86-miliar-cQm7JWuLL9.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik dengan total nilai barang mencapai kurang lebih Rp61,86 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, bahwa modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/High Speed Craft (HSC).

"Jadi, penindakan pertama dilakukan, di pergudangan daerah Jakarta Barat. Penindakan berawal saat tim dari Bea dan Cukai mendapatkan informasi adanya dugaan pemasukan barang ilegal di Pantai Salira, Banten dan langsung melakukan pemantauan sejak 12 Maret 2019. Lalu kami tiba di lokasi Pantai Salira, Banten dan mendapati tiga unit mobil box yang telah selesai melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kapal HSC," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Sedih Fasilitas Kepabeanan Cuma Dinikmati Perusahaan di Jawa

Dia menuturkan, dari penindakan ini, petugas Bea dan Cukai berhasil menyita berbagai produk elektronik dengan jumlah kurang lebih 18.920 buah senilai kurang lebih Rp54,63 miliar. Pihaknya juga kembali melakukan penindakan HSC bermesin 4 x 300 PK dengan muatan telepon genggam.

"Dari hasil pengumpulan barang bukti kami berhasil mengamankan 98 karton berisi kurang lebih 3.279 buah telepon genggam senilai Rp7,24 miliar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan HSC yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang ilegal tersebut bernilai kurang lebih Rp932 juta," kata dia.

Baca Juga: Investor Pilih Kabur ke Vietnam Kalau di RI Tak Ada Fasilitas Kepabeanan

Pengembangan penanganan perkara tersebut akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka joint investigation untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-layer yang ada di dalamnya.

"Atas penyelundupan ini, pelaku akan dijerat dengan ketentuan hukum UU No. 10 Tahun 1996 j.o UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d j.o. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," ungkapnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini