nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perusahaan Nggak Bayar THR? Lapor ke Sini

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2019 11:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 21 320 2058324 perusahaan-nggak-bayar-thr-lapor-ke-sini-WB7hZjXxhz.jpeg Gaji (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini akan menerima pengaduan dan layanan konsultasi pembayaran THR 2019.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pembentukan posko THR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada para pekerja yang sudah didirikan dari tahun ke tahun. Tak hanya di pusat, Posko THR juga dibentuk di setiap dinas tenaga kerja di setiap provinsi. “Ini merupakan kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan, sebagai salah satu bentuk fasilitasi dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR itu benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” ujar Hanif di Kantor Kemenaker, Jakarta, kemarin. Layanan Posko THR ini dibuka 20 Mei-10 Juni setiap hari kerja pukul 08.00-15.30 dan hari libur pukul 09.00- 15.30. Masyarakat juga menghubungi telepon 021.5260488; WhatsApp 0812 1257 6261 (konsultasi); 081310380973 (penegakan konsultasi), dan posko thr@kmnaker.go.id serta link aduan http.bit.ly/pengaduanTHR.

Baca Juga: Perusahaan Wajib Bayar THR H-7, Ini Besaran yang Diterima

Hanif menambahkan, posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan selanjutnya menindaklanjutinya atas pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. “Nanti posko THR akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang lain. Nantinya, aduan dari para pekerja akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku,” katanya. “Kita minta ke pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di dinas-dinas tenaga kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin,” harapnya.

rupiah

Dia menambahkan, apabila perusahaan terlambat membayarkan THR kepada buruh/ pekerja, sesuai peraturan akan dikenakan denda 5%. Perusahaan yang tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. “Untuk itu di perlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembayaran THR di perusahaan,” katanya. Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pemberian THR oleh perusahaan seharusnya sudah tidak menemui masalah lagi karena ini terjadi setiap tahun serta sudah dianggarkan perusahaan. Namun faktanya, juga masih ada perusahaan yang tidak membayar THR tepat waktu.

Dia mengungkapkan, beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah THR tidak dibayar, dibayar sebagian, bukan berdasarkan upah yang biasa diterima pekerja, dibayarkan sebagian dan sisanya diberi dalam bentuk barang, dibayarkan setelah Hari Raya, dan ada pula pekerja di-PHK sebulan sebelum pembayaran THR.

(Neneng Zubaidah)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini