Demo 22 Mei Tak Ganggu Kepercayaan Investor hingga Diskon Tarif Tol 15%
Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 15%
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyepakati untuk memberikan diskon tarif tol sebesar 15% pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Hal ini berlaku pada seluruh ruas tol di Indonesia.
"BUJT yang ada di ATI sepakati memberikan diskon tarif sebesar 15%," ujar Ketua ATI Desi Arryani, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Desi mengatakan, pemberian diskon tarif tol berlaku bukan pada puncak arus mudik ataupun balik. Diskon tarif diberikan sebelum puncak arus mudik pada 30-31 Mei, 1-2 Juni dan sesudah arus balik 7-9 Juni 2019.
"Jadi diberikan diskon pada 27, 28, 29 Mei atau Senin sampai Rabu tepat sebelum puncak dan saat arus balik diberikan pada 10-12 Juni," ujarnya.
Dia mengatakan, pemberian diskon tarif tol ini supaya bisa mengurangi beban puncak saat arus mudik dan balik Lebaran.
"Jadi ini untuk seluruh ruas tol di negeri ini memberikan diskon yang utama," ujarnya.
Sri Mulyani: Demo 22 Mei Tak Ganggu Kepercayaan Dunia Usaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, investor memiliki kepercayaan terhadap Indonesia pasca diumumkannya hasil resmi Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu ditandai dengan apresiasi oleh investor dan kepala negara lainnya terkait hasil pemilu.
"Dengan kerusuhan kemarin, seluruh investor, pelaku ekonomi memahami pengumuman KPU dan hasil pemenangnya, melalui berbagai macam indikator mereka sudah antisipasi. Jadi enggak ada element of surprise," ujarnya saat konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Menurutnya, dunia usaha tetap memiliki kepercayaan pada Indonesia meski terjadinya aksi demo 22 Mei. Hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (22/5/2019), yang memandang kondisi Indonesia tetap baik.
"Saya rasa itu pandangan yang benar dan harus tetap dipertahankan. Karena kita percaya aparat penegak hukum akan menangani sesuai dengan peraturan perundangan," jelasnya.
Dia mengakui, aksi demo yang rusuh itu memang sangat disayangkan, sebab dari sisi investor dan global sudah menyambut baik hasil tersebut. Menurutnya, jika ada perbedaan pandangan tentu harus diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal itu akan menunjukkan bahwa Indonesia negara yang berdemokrasi dengan baik.
"Kita punya undang-undang yang mengatur cara berdemokrasi, yang kita buat sendiri. Juga cara menangani apabila adanya perbedaan dengan mempercayakan institusi-institusi menjalankan tugasnya untuk menjaga pelaksanaan undang-undang secara tertib. Sikap inilah mendasari kepercayaan seluruh negara yang tercermin dalam indikator ekonomi kita," paparnya.
(Dani Jumadil Akhir)
