nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Inflasi akibat Kemarau Panjang Masuk 'Radar' Pemerintah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 18:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 10 320 2077197 inflasi-akibat-kemarau-panjang-masuk-radar-pemerintah-8He3DKJ1lw.jpg Ilustrasi Kemarau (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian terhadap musim kemarau berkepanjangan yang tengah terjadi di Indonesia. Sebab, hal ini membuat adanya potensi kekeringan yang bakal berdampak pada pasokan komoditas pangan.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, usai menghadiri rapat tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendali Inflasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

 Baca Juga: Hadapi Kemarau Panjang, Kementan Perkuat Koordinasi dengan Daerah

Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution tersebut hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Jadi lakukan rapat antisipasi kemarau panjang. Kalau kemarau panjang kan larinya ke produksi pangan," ujar Bambang.

 Baca Juga: BPBD DKI Siap Pasok Air Bersih Kala Kekeringan Melanda

Dia menjelaskan, potensi kekeringan yang berkepanjangan tersebut dapat mempengaruhi tingkat inflasi secara signifikan. Sebab, tanaman pangan bakal tidak berproduksi dengan baik, sehingga mempengaruhi besaran pasokan yang kemungkinan belum bisa memenuhi permintaan.

"Padahal komponen inflasi kita kan yang paling besar pangan bergejolak," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statsitik (BPS), kelompok pangan bergejolak (volatile food) menjadi komponen penyumbang inflasi terbesar. Pada Juni 2019, andil volatile food terhadap inflasi sebesar 0,35%, jauh diatas komponen inflasi inti yang sebesar 0,22% dan komponen harga diatur pemerintah yang bahkan deflasi sebesar 0,02%.

"Jadi kita harus benar-benar antisipasi musim kekeringan yang mungkin agak di luar kebiasaan ini," tutup Bambang.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya potensi kekeringan meteorologis yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah itu memasuki status awas yang telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 61 hari dan prakiraan curah hujan rendah kurang 20 mm dalam 10 hari mendatang dengan peluang lebih dari 70%.

Wilayah yang memasuki status awas yakni Jawa Barat yaitu Bekasi, Karawang dan Indramayu, lalu Jawa Tengah terdiri dari Karanganyar, Klaten, Magelang, Purworejo, Rembang, Semarang, Semarang, dan Wonogiri, dan sebagian besar Jawa Timur.

Kemudian di D.I. Yogyakarta terdiri Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Sleman. Lalu Bali yakni Buleleng, Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari Sikka, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao, Kota Kupang, dan Belu. Serta Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari Bima, Kota Bima, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Timur.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini