nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wapres JK Akui Pajak Google Cs Masih Jadi Masalah Dunia

Kamis 11 Juli 2019 14:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 11 20 2077557 wapres-jk-akui-pajak-google-cs-masih-jadi-masalah-dunia-pleWG6EJh2.jpg Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla mengaku kalau dunia masih sulit untuk mencari cara menagih pajak dari perusahaan digital.

"Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga masih mencari-cari bersama negara anggota G-20 untuk mencari cara menagih mereka membayar pajak," ujar Wapres Jusuf Kalla seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Pajak digital itu, lanjut Wapres, masalah dunia sebab industri digital di dunia yang dikuasai oleh empat perusahaan yakni Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon mengatakan dunia mengakses informasi dari mereka secara gratis.

 Baca Juga: Prancis Incar Pajak Google dan Facebook Cs, Presiden Trump Langsung Perintahkan Investigasi

Wapres mencontohkan Google. "Di sana bisa tanya apa saja. Bisa dapat informasi apa saja. Semua juga gratis, jadi Google minta gratis juga apa yang dilakukannya," kata Jusuf Kalla.

Tapi Wapres menuturkan kalau Google juga mendapat manfaat dari iklan di Indonesia, sehingga mereka juga harus membayar pajak.

 Baca Juga: Calon PM Inggris Cari Cara Pajaki Google Cs

Wapres menuturkan pemerintah di berbagai belahan dunia kesulitan karena warganya masih mengakses keempat perusahaan itu dalam keseharian mereka. "Karena itu kemudian mereka kaya raya dan jadi nomor satu di dunia," ujar Jusuf Kalla.

Oleh karena itu Wapres berpendapat soal pajak digital adalah peraturan dunia, bukan hanya peraturan di Indonesia yang dibuat untuk memaksa keempat perusahaan itu membayar pajak sesuai dengan pendapatan mereka.

"Karena teknologi itu kan lintas negara dan di dunia maya, bagaimana memajakkan dunia maya? Itu yang masih menjadi masalah," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan keempat perusahaan itu baru mau melaksanakan kewajibannya apabila ada kesepakatan di dunia, tidak hanya kesepakatan hukum di Indonesia saja.

"Sampai sekarang juga teknologi untuk menyuruh mereka bayar pajak itu masih belum ketemu," ujar Jusuf Kalla.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini