JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk menyiapkan anggaran khusus yang cukup dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk bisa mengimplementasikan konsep smart city atau kota pintar. Karena tanpa anggaran yang cukup, daerah akan sulit mengimplementasikan konsep smart city ini.
“Ada beberapa kriteria untuk mengimplementasikan (smart city). Di antaranya adanya ruang fiskal. Kalau ada pemda yang APBD-nya mayoritas digunakan untuk belanja rutin ya agak beratlah untuk menerapkan smart city, perlu waktu lebih lama,” kata Menteri Komunikasi dan Infor matika (Menkominfo) Rudiantara di sela acara Indonesia International Smart City Expo and Forum (IISMEX) 2019 di Jakarta kemarin.
Baca Juga: Membongkar Rumah Pintar Bill Gates hingga Bos Facebook, Ada Apa Saja?
Menurut Rudiantara, membangun smart city sama juga membangun jalan atau jembatan yang sama-sama memerlukan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada anggaran khusus yang disiapkan untuk mengimplementasikan smart city.
“Kalau APBD habis untuk belanja rutin, bagaimana dia mau membangun daerahnya,” katanya.
Bila tidak memperhatikan aspek tersebut, menurut dia, program smart city yang akan dijalankan bisa berhenti di tengah jalan. Kalaupun tetap berjalan, akan tampak seperti dipaksakan. Karena itu, harus ada komitmen yang kuat dari kalangan eksekutif di daerah untuk mengalokasikan anggaran ini.
Komitmen itu, kata Menkominfo, juga harus mendapat dukungan dari DPRD. Sebab, APBD itu harus mendapat persetujuan dewan. Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City dimulai sejak 2017.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kota Pintar Tidak Hanya dengan Teknologi Saja
Program ini didukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kemenko Perekonomian.
Rudiantara mengungkapkan, pada 2017 inisiatif ini melibatkan 25 kabupaten/kota. Sementara tahun lalu ada tam - bahan 50 kabupaten/kota sehingga totalnya sudah mencapai 75.
“Jadi, tahun ini tinggal 25 kabupaten/kota lagi yang kita kejar,” katanya.
Menurut dia, target yang diharapkan pemerintah pusat dalam program smart city ini agar pemerintah kota dan kabupaten dapat memiliki rencana berbasis teknologi yang lebih terarah guna menjawab tantangan dan peluang masing-masing daerah.
