JAKARTA - Program andalan Presiden Joko Widodo yakni kartu Pra Kerja akan mulai dijalankan pada tahun depan. Kartu Pra kerja masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk sementara program itu ditujukan ke 2 juta orang peserta. Adapun anggaran program kerja yang merupakan janji kampanye Jokowi mencapai Rp10 triliun.
Baca Juga: 10 Kementerian dan Lembaga yang Dapat Anggaran Terbesar di 2020
Sebagai gambaran, Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan pada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau serifikasi kompetensi kerja.
"Target Kartu Pra Kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, total peserta sebanyak 2 juta peserta terbagi 2 golongan. Kedua golongan tersebut terdiri dari 1,5 juta peserta akses digital dan 500 ribu untuk akses reguler.
Baca Juga: Belanja Negara Capai Rp2.528 Triliun, untuk Apa Saja?
Adapun 2 golongan itu memiliki perbedaan dalam hal pelatihan yang diberikan.Untuk peserta akses digital diberi pelatihan melalui platform digital, seperti Gojek, Tokopedia, Jobstreet, dan perusahaan swasta lain.
"Sekarang ini kan sudah ada super deductible tax, perusahaan yang mengadakan pelatihan akan mendapatkan insentif pajak itu," ucapnya.
