DPR Berikan Pandangan soal RAPBN 2020 ke Sri Mulyani
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat paripurna pada hari ini. Dalam rapat paripurna ini mengundang perwakilan dari pemerintah seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon. Adapun agenda rapat sendiri untuk mendengar pandangan umum dari masing-masing fraksi terkai Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2020 dan nota keuangan.
Baca juga: Fasilitas Masyarakat dan Dunia Usaha Akan Dapat Anggaran Rp221 Triliun dari Penerimaan Pajak
Berdasarkan catatan sekretariat, Rapat Paripurna hari ini telah dihadiri dan di tanda tangani oleh 303 anggota dari seluruh fraksi. Sementara itu, berdasarkan terhitung hanya sebanyak 75 anggota yang hadir di Ruang Rapat Paripurna hari ini.
“Dengan demikian forum tercapai, dengan menyebut bismillah kami menyatakan rapat paripurna terbuka untuk umum,” ujar Fadli Zon membuka rapat di Ruang Paripurna, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Baca juga: Sri Mulyani: Kemenkeu Akan Jaga APBN 2020 Tetap Sehat
Nantinya lanjut Fadli Zon, masing-masing perwakilan fraksi akan diberikan kesempatan pandangan umum atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan. Ada 10 Fraksi yang akan menyampaikan pendapatnnya mengenai RAPBN 2020.
“Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangannya," ucapnya.
Baca juga: Jokowi Siapkan Dana Otonomi Khusus Papua Rp8,37 Triliun pada 2020
Sebagai informasi, pemerintah menagetkan defisit anggaran di 2020 sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu turun dibanding APBN 2019 yang defisitnya mencapai Rp 310,8 triliun.
Adapun rinciannya adalah pemerintah menetapkan penerimaan negara di 2020 adalah sebesar Rp2.221,5 triliun. Angka itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.861,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp359,3 triliun dan penerimaan hibah Rp500 miliar.
Untuk belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.528,8 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.670 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 858,8 triliun.
Sementara itu, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan berada di level 5,3% dan masih didominasi oleh konsumsi sebagai motor penggeraknya. Sedangkan inflasi dipastikan masih berada di level yang rendah, yaitu 3,1%.
Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tahun depan dipatok di level Rp14.400 per USD. Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan tahun depan diperkirakan berada di level 5,4%.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun depan berada di USD65 per barel. Target lifting minyak dan gas bumi tahun depan ditargetkan masing-masing 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.
(Fakhri Rezy)
