Ikut Putusan WTO, Indonesia Perbarui Aturan Impor Ayam
JAKARTA - Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita pastikan Indonesia telah memperbarui ketentuan impor ayam dan produk ayam menyesuaikan putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perubahan ini mengikuti putusan panel sengketa DS 484 Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 22 November 2017 terkait gugatan Brasil atas ketentuan dan prosedur impor ayam yang diberlakukan Indonesia.
Menurut Mendag, penyesuaian peraturan yang dilakukan ini tidak berarti memberikan preferensi perdagangan untuk ayam dan produk ayam dari Brasil. Meskipun WTO memutuskan Indonesia melakukan pelanggaran, tidak serta merta impor ayam dan produk ayam dari Brasil akan langsung terlaksana karena kasus sengketa DS 484 tengah memasuki tahap pemeriksaan oleh panel kepatuhan (compliance panel) WTO yang memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga: Akhiri Sengketa WTO, Indonesia Buka Impor Daging Ayam Potong dari Brasil
Penyesuaian aturan tersebut dilakukan dengan cara mengharmonisasikan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat, serta aturan yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO. Kebijakan yang ditetapkan Indonesia bertujuan menjamin masyarakat Indonesia mendapat produk yang aman, sehat, dan halal. Produk ayam impor yang masuk ke Indonesia pun tetap harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional serta standar halal yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia sejak tahun 2009 khususnya pada ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut ke pasar Indonesia, sehingga Brasil menggugat Indonesia ke WTO pada 16 Oktober 2014.
Baca juga: KPPU Lakukan Penyelidikan soal Disparitas Harga Ayam
Putusan panel sengketa DS 484 akhirnya menyatakan terdapat empat kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO, yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Atas putusan tersebut, Indonesia berkewajiban melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO.
