nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Tumpahan Minyak di Karawang, Pertamina Wajib Lapor ke DPR Tiap Minggu

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 11 September 2019 20:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 11 320 2103670 soal-tumpahan-minyak-di-karawang-pertamina-wajib-lapor-ke-dpr-tiap-minggu-PB6AWfOh1y.jpg Pertamina (Okezone)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta kepada pemerintah maupun PT Pertamina (Persero) untuk melaporkan secara berkala progres penanganan tumpahan minyak dari sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan pada hari ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, ada dua kesimpulan yang diputuskan dalam rapar kali ini. Perfama adalah mendesak Pertamjna Group untuk terus melakukan penanganagn baik mengehntikan kebocoran minyak maupun sampak lingkungannya.

 Baca juga: DPR Panggil ESDM hingga Pertamina Bahas Tumpahan Minyak di Karawang

“Tadi ada dua poin kesimpulan. Pertama komisi VII DPR RI telah menjelaskan tentang kebocoran sumur dari Plt dirjen migas esdm, skk migas, pertamina. Komisi VII DPR mendesak pertamina group utk terus melakukan penanganan baik menghentikan kebocoran minyak maupun dampak lingkungannya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019)

Pria yang kerap disapa Djoksis itu menambahkan, kesimpulan keda adalah meminta kepda pemerintah dan PT Pertamina untuk melaporkan secara berkala penelesaian tumpahan minyak ini. Pelaporan ini dilakukan setiap seminggu sekali.

 Baca juga: PHE ONWJ Cairkan Kompensasi Tahap Awal Rp18,54 Miliar untuk Korban Tumpahan Minyak

“Komisi VII meminta Plt dirjen migas ESDM, SKK Migas, Dirjen PPPKL, PSLB3, dan Dirjen gakkum kementerian lhk dan pertamina group utk menyampaikan laporan berkala setiap minggu kepada komisi VII DPR thd upaya penghentian kebocoran minyak dari sumur YYA-1 maupun dampak lingkungannya. Udah cuma dua,” jelasnya.

Djoksis menambahkan, alasan mengapa pelaporan dilakukan seminggu sekali dalam tiga pekan kedapan adalah agar penanganannya bisa segera rampung. Lagipula, masa jabatan DPR-RI akan segere habis salam beberapa pekan lagi.

“Ya kan tinggal 3 minggu lagi DPR. Supaya penangannya clear,” ucapnya.

 Baca juga: Mau Kurangi Impor Migas? Bos Pertamina: Akuisisi Cara Paling Cepat

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pemerintah dan juga PT Pertamina (Persero). RDP kali ini adalah untuk meminta penjelasan mengenai kebocoran gas dari Sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE ONWJ).

Pantauan Okezone di lapangan, rapat sendiri berlangsung pada pukul 15.50 WIB dan berlangsung tertutup. Alasan mengapa berlangsung tertutup adalah karena pembahasan bersifat sensitif.

Adapun dalam rapat yang dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu itu dihadiri oleh 12 anggota DPR. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto

Lalu hadir juga, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M.R. Karliansyah,

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridhosani, hingga Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien.

Tak hanya itu rapat juga dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto hingga Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Meida Wati

(rzy)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini