nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko Darmin: Setelah Krisis 1998, Indonesia Kesulitan Bangun Infrastruktur

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 02 Oktober 2019 16:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 02 320 2112021 menko-darmin-setelah-krisis-1998-indonesia-kesulitan-bangun-infrastruktur-Tup9GHIQkj.jpg Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, usai krisis moneter tahun 1998, Indonesia mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur. Pada masa itu, Indonesia butuh beberapa tahun untuk memperbaiki perekonomian dan kerusakan akibat krisis.

Baca Juga: Daya Saing Masih Kalah, Daendels RI Tetap Geber Infrastruktur

"Krisis tersebut benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi kita, dampaknya kurang kemampuan pembiayaan untuk bangun infrastruktur. Setelah krisis 98 pembiayaan infrastruktur mahal dan lama baru selesai," ujar Darmin dalam 'Seminar infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024' di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Maka tak heran, jika pembangunan infrastruktur Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Pada tahun 2012, stok infrastruktur Indonesia hanya 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global yang menjadi 70%.

Menko Darmin

Pada tahun tersebut, stok infrastruktur Indonesia kalah dari India yang sebesar 58% dari PDB, China sebesar 76% dari PDB, serta Jepang yang bahkan 179% dari PDB. Menurutnya, hal ini membuat pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Kalau lihat posisi Indonesia di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan Pak Jokowi mengambil posisi menempatkan prioritas infrastruktur ini sebagai prioritas," kata Darmin.

Dia menyatakan, butuh upaya besar untuk bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan kebijakan pemerintah pada tahun 2014 yang memutuskan menaikkan harga BBM, yang menjadi kebijakan di awal pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Ketika Sri Mulyani Puji Menteri Basuki sebagai Daendels Indonesia

Kemudian, margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut, digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping juga untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

"Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja dalam persoalan pembiayaan. Pada saat KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dibentuk, aspek pembiayaan dirumuskan dengan baik. Sehingga jangan sampai pembangunan infrastruktur itu kemudian terlalu membebani APBN," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini