nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani hingga Siti Nurbaya Resmikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2019 10:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 09 320 2114613 sri-mulyani-hingga-siti-nurbaya-resmikan-badan-pengelola-dana-lingkungan-hidup-ZF8NiZHEUM.jpg Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Diresmikan (Foto: Okezone.com/Taufik)

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan meresmikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di lapangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Jakarta, hari ini.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan beberapa pihak terkait.

 Baca Juga: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya mengatakan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berada di bawah Kemenkeu ini akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

"Jadi, kami harapkan langkah ini merupakan langkah penting dan strategis bagi perjalanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi kepentingan kita semua. Hal ini tidak saja karena mandat UUD 1945 Pasal 28 H, tetapi juga karena dimensi lingkungan merupakan dimensi esensial dalam sistem penopang kehidupan manusia (life support system)," ujar dia, Rabu (9/10/2019).

 Baca Juga: Norwegia hingga AS Bantu Bereskan Masalah Hutan RI

Menurut dia, kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan bahwa perlindungan dan pembangunan lingkungan itu sangat penting.

"Bagi pak Presiden Jokowi yang beberapa kali disampaikan kepada saya bahwa kehutanan adalah profesi beliau dan lingkungan adalah keseharian yang menjadi atensi beliau," tutur dia.

 BPDLH

Dia menjelaskan, tiga dimensi penting dalam lingkungan atau Generalized Support for Environment, yaitu kampanye publik dan kekuatan informasi, pengaturan dengan harga dan pajak. Serta regulasi lingkungan.

Preferensi publik dalam lingkungan meliputi dua hal yaitu perspektif menyeluruh tentang kebijakan-kebijakan lingkungan termasuk (haga dan pajak) serta kebijakan lingkungan dalam mengatasi issue spesifik lingkungan seperti pencemaran atau polusi udara, limbah rumah tangga, sumberdaya genetik, dalam cakupan domestic use, car and transport policy serta household waste yang bisa terjadi dan kasat mata menyebabkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan kerusakan atau gangguan terhadap siklus kehidupan sehari-hari.

"Kita pahami bahwa semua dimensi itu dengan kerangka kerja pengendalian perubahan oklim dirangkum lebih sistematis upaya-upaya yang dikonsolidasikan, bahkan disepakati serta menjadi agenda dunia melalui agenda perubahan ikIim dan saat ini kita kerjakan dalam Paris Agreement Implementation," katanya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini