nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Pemangkasan Eselon, BKN: Kita Kaji Pengurangan Birokrasi

Kuntadi, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2019 18:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 21 320 2119814 wacana-pemangkasan-eselon-bkn-kita-kaji-pengurangan-birokrasi-un2BsfUaNI.jpg Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Okezone.com)

SLEMAN – Wacana pemangkasan jabatan eselon tiga hingga lima yang diwacanakan Presiden Joko Widodo, berpotensi menghilangkan jabatan ribuan orang. Namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) siap mendukung rencana ini, sepanjang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

“Kalau efisiensi bisa dicapai, kemudian setelah diteliti ternyata pengurangan jumlah eselon itu akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja birokrasi bahkan efisiensi anggaran kenapa tidak," jelas Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan, di Kantor Regional I BKN DIY, Senin (21/10/2019).

Baca Juga: Rekrutmen CPNS Tunggu Pengumuman Menteri Baru oleh Jokowi

Sejauh ini, BKN belum mendapatkan arahan lebih lanjut, maupun petunjuk teknis terkait wacana itu. Namun BKN siap melaksanakannya dalam kapasitas sebagai pembina managemen kepegawaian secara nasional. Termasuk untuk melakukan penelitian, pengurangan esselon dan memperbaiki kinerja birokrasi.

Melihat Lebih Dekat Aktivitas PNS Pemprov DKI Jakarta

Adanya pemangkasan ini, dipastikan nantinya BKN akan berhadapan dengan sekitar 4,3 ribu orang ASN. Mereka merupakan para pejabat esselon III hingga V yang terancam akan dihilangkan. Berdasarkan data kepegawaian, pada Juni 2019 jumlah pejabat eselon I di Indonesia ada 575 orang, eselon II ada 9.463 orang. Sedangkan total eselon I sampai dengan eselon V ada 46 ribu orang.

“Saya ada tahapan, dan saat ini ada kementerian atau lembaga yang sudah menerapkan itu,” jelasnya.

Baca Juga: Mau Dipangkas Jokowi, Ada 440.000 PNS Eselon III-V

Salah satunya yang telah melaksanakan adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan pejabat eselon dibatasi dan sebagai gantinya dibentuk Pejabat Fungsional Tertentu (JFT). Dimungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menerapkan hal ini. Perampingan juga dapat dilakukan di instansi seperti LIPPI dan sebagainya.

Kemajuan teknologi, kata dia, saat ini mempengaruhi kualitas kerja. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan mobile dan tidak harus bekerja di kantor. Dimana saja dia dapat menyelesaikan ketugasan yang ada.

“Kita masih menunggu kejelasan ini dari presiden. Kita juga akan mengkaji pengurangan birokrasi,” terangnya.

Dipastikannya untuk melaksanakan kebijakan ini perlu ada regulasi dan dasar hukum yang kuat. Apalagi dengan kebijakan ini akan berpengaruh terhadap financial yang akan diperoleh. Jabatan styruktural selama ini diberikan kompensasi tunjangan jabatan, meski nilainya tidaklah besar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini