nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Realisasi Investasi Proyek Tol dan Air Minum Jauh dari Target

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 13:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 06 320 2126411 realisasi-investasi-proyek-tol-dan-air-minum-jauh-dari-target-UxxyWQvR6O.jpg Tol (Dok Jasa Marga)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui jika realisasi penggunaan skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur masih rendah. Utamanya pada proyek infrastruktur jalan tol dan sistem penyediaan air minum.

 Baca Juga: Jokowi: Impar Impor Senangnya Kita, Setoplah

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, untuk proyek penyediaan air minum dibutuhkan dana investasi PPP sebesar Rp20,15 triliun untuk 7 proyek. Namun dalam realisasinya hanya Rp3,814 triliun atau sekitar 19% dari target.

"Water supplay butuh investasi Rp20 triliunan realisasi hanya 19%," ujarnya saat dalam acara Indonesia infrastruktur Development Financing 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 Baca Juga: Bicara Anggaran Infrastruktur Rp423 Triliun, Jokowi: Itu Duit Semua Hati-Hati

Tak jauh beda dengan proyek jalan tol juga yang realisasinya jauh dari target. Proyek jalan tol ini ditargetkan membutuhkan dana sebesar Rp500 triliun untuk membangun 43 proyek dengan panjang 985 kilometer.

 Tol

Namun realisasinya justru masih sangat jauh dari target. Berdasarkan data, realisasi investasi untuk jalan tol hanya sekitar Rp142 triliun saja atau hanya 28% dari target.

"Kalau jalan tol realisasi 28% tol dari kebutuhan Rp500 triliun. Kalau lihat angka, realisasi PPP di PUPR 5 tahun kemarin masih rendah," katanya.

 Tol

Ke depannya lanjut Eko, pihaknya akan mendorong lebih besar lagi penggunaan skema pembiayaan PPP untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur nantinya akan didahulukan skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dibandingkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dulu yang diutamakan APBN sisanya baru KPBU, ke depan skema KPBU atau PPP dulu, baru sisanya APBN," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini