Pemerintah Pastikan Kelapa Sawit Masuk Dalam Negosiasi Dagang IUE-CEPA
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mendorong komoditas kelapa sawit bisa kembali masuk ke kawasan Uni Eropa. Salah satunya dengan memasukkan isu tersebut ke dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).
Seperti diketahui, Uni Eropa telah meloloskan aturan pelaksanaan (delegated act) dari Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II) di kawasan tersebut pada 10 Juni 2019 lalu. Di mana kelapa sawit diklasifikasikan sebagai bahan bakar nabati tak berkelanjutan dan merusak lingkungan, sehingga penggunaan biofuel yang berbasis kelapa sawit dilarang di Uni Eropa.
Baca juga: Atasi Diskriminasi Minyak Sawit, Menlu Retno Beberkan Langkah Diplomasi
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi memastikan, pihaknya akan terus melanjutkan negosiasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Khususnya terkait komoditas kelapa sawit salah satunya terkait kelapa sawit.
"Kami juga konsentrasi ke IEU-CEPA. Kami hanya memastikan bahwa sawit akan menjadi salah satu elemen yang dinegosiasikan dengan Uni Eropa," ujarnya dalam Rakernas Kadin Hubungan Internasional di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Baca juga: Setuju soal Sawit, Indonesia Diminta Beli Beras dan Gula India
Retno ingin perjanjian dagang dengan Uni Eropa dapat menjadi jembatan untuk meperbaiki hubungan kerjasama perdagangan antar kedua pihak pasca ditetapkannya aturan RED II. Menurutnya, isu kelapa sawit menjadi sangat penting mengingat ada 16 juta kehidupan masyarakat Indonesia yang bergantung pada komoditas tersebut.
"Kalau bisa mengenai sawit itu bisa deal. Karena ada 16 juta masyarakat yang bekerja dengan industri soal minyak kelapa sawit," kata dia.
