Soal Anggaran Perjalanan Dinas, Luhut Sebut Hotelnya Kurang Enak

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 06 Januari 2020 15:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 06 20 2149830 soal-anggaran-perjalanan-dinas-luhut-sebut-hotelnya-kurang-enak-r1tuw6cAj9.jpg Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, penggunaan anggaran perjalanan dinas pada kementerian memang terus menjadi sorotan. Namun, menurutnya anggaran perjalanan dinas tersebut dinilai masih terbilang kecil.

Hal ini berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas), memang ini masalah komplain semua rakyat, dari tingkat menteri sampai bawah," ungkapnya dalam dalam Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2019 di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

 Baca juga: Ini Alasan Anggaran Belanja Paling Tinggi untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Luhut menjelaskan, dalam pengalamannya melakukan perjalanan dinas, hotel tempatnya menginap tak lebih bagus dari yang biasanya dia gunakan jika membayar sendiri. Hal itu menunjukkan besaran anggaran perjalanan dinas memang tidaklah terlalu besar.

"Saya pergi ke mana aja, hotel saya enak karena saya bayar sendiri. Sekarang dibayar kantor, kurang (enak hotelnya)," kata dia.

luhut

Terlebih lagi, selama perjalanan dinas Luhut tidak bisa satu hotel dengan deputinya. Hal itu guna menghemat anggaran perjalanan dinas yang telah ditetapkan pada kementeriannya.

"Yang parah lagi para deputi saya, kalau pergi itu sering enggak satu hotel dengan saya, karena uangnya enggak cukup," katanya.

 Baca juga: Sri Mulyani Tertunda Dapat Restu Anggaran, Ini Kata Komisi XI DPR

Oleh sebab itu, Luhut menilai harus ada perbaikan soal pengalokasian anggaran perjalanan dinas agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. "Kita juga harus jujur melihat itu satu masalah yang perlu kita perbaiki," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota IV BPK RI Isma Yatun menyatakan, berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 di kementerian yang dipimpin oleh Luhut, pihaknya bakal menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas pada laporan keuangan tahun anggaran 2019.

"Untuk Kemenko Kemaritiman kami akan perhatikan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," ungkap Isma Yatun dalam kesempatan yang sama.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini