nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Transisi Pegawai KPK Jadi PNS, Sri Mulyani Janjikan Gaji Penuh

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2020 14:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 07 20 2150198 transisi-pegawai-kpk-jadi-pns-sri-mulyani-janjikan-gaji-penuh-VoNCeL1XAW.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua KPK Firli (Foto: Okezone.com/Yohana Artha Uly)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pegawai Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bakal mendapatkan gaji atau tunjangan secara penuh selama masa transisi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua KPK Firli Bahur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diubah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Namun, ada masa transisi selama dua tahun untuk perubahan status tersebut.

 Baca juga: Tunjangan Khusus Pegawai PPATK Naik, Paling Tinggi Rp47,5 Juta

"Sehingga dalam dua tahun sebelum adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai KPK, hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

 KPK

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut sesuai dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya. Di mana pembayaran hak keuangan dalam masa transisi, baik berupa gaji dan tunjangan bakal mengikuti mekanisme internal KPK yang sudah berlaku selama ini.

 Baca juga: Fakta Terkini Pemangkasan Eselon III dan IV, Simak Tahapannya!

Dia pun mengharapkan, melalui kepastian soal hak keuangan pegawai KPK, kinerja lembaga antirasuah tersebut bisa semakin terdorong. Sehingga anggaran belanja yang telah dialokasikan pada KPK bisa bermanfaat dalam mengurangi semaksimal mungkin tindakan korupsi.

"Sehingga uang yang dari APBN memang bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

 Baca juga: Ini 3 Tahapan Pemangkasan Eselon III dan IV

Adapun pada masa transisi, lanjutnya, sesuai ketentuan perundangan maka perlu juga melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Sekertaris Negara. Salah satunya pembahasan terkait perubahan sistem pendapatan pegawai KPK usai berganti status jadi PNS.

"Tentunya ini akan berpengaruh ke dalam keseluruhan sistem ASN secara nasional. Jadi kita akan mendalami dan melihat keseluruhan aspek tersebut," katanya.

Sementara itu, Firli menjelaskan, kehadirannya untuk menemui Sri Mulyani memang untuk memperjelas kepastian terkait hak keuangan yang didapat pegawai KPK dalam masa transisi. Dia pun memastikan, untuk mendukung peran KPK, lembaga tersebut juga sudah memiliki strategi nasional pencegahan korupsi.

"Jadi alhamdulillah sudah dapat penjelasan dari Menteri Keuangan ini sedang berproses dan tentu banyak hal yang harus dikerjakan oleh Kemenkeu dan KPK," kata dia dalam kesempatan yang sama.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini