nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pembelian Kapal Patroli, Ini Kata Kemenkeu

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2020 21:13 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 07 20 2150414 soal-pembelian-kapal-patroli-ini-kata-kemenkeu-FIW4pBtak8.jpeg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membeli kapal berukuran besar guna menjaga laut Indonesia. Hal ini berkaitan dengan masuknya kapal Coast Guard China ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pada dasarnya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah menganggarkan pendanaan untuk alat utama sistem senjata (alutsista). Namun, terkait penambahan kapal tersebut, dirinya belum mengetahui apakah sudah masuk dalam alokasi yang ada atau belum.

Baca juga: Polemik Natuna, Menteri Edhy: Yang Penting Tetap Cool

"Tentunya kami tidak tahu apa yang disampaikan (penambahan kapal) itu sudah ada alokasinya atau belum, nanti dicek persisnya, tentunya di Kemenhan sudah ada pendanaan alutsista, apakah itu kapal atau peralatan untuk perang lainnya," ujar Askolani ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Kendati demikian, Askolani menyebut, jika terjadi peningkatan ketegangan antara Indonesia dan China di Perairan Natuna maka pemerintah memiliki dana on call yang bisa dicairkan kapan pun. Serupa seperti kebutuhan ketika Indonesia menghadapi konflik di Aceh dan Sulawesi.

Askolani menekankan, tentunya dana on call tersebut hanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Mengingat Kementerian Pertahanan sendiri merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar.

"Nanti kita lihat kebutuhan, ini baru awal tahun. Pagu Kemenhan kan banyak," kata dia.

Luhut

Sebelumnya, Luhut menyebut, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana membeli kapal patroli dengan ukuran 138-140 kelas frigate pada tahun ini untuk menjaga wilayah Perairan Natuna. Meski demikian, Luhut tak menyebutkan berapa unit kapal yang akan dibeli.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memerintahkan untuk menambah pasukan serta unit kapal pengawasan guna memperketat pertahanan di Perairan Natuna yang diakuinya masih minim petugas patroli.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal tapi belum cukup, sehingga presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak kapal dan coast guard kita yang patroli," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini