Pasca-Banjir, Arsip Nasional Ingatkan Pentingnya Perawatan Dokumen Pribadi
JAKARTA – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengedukasi pentingnya perawatan dan penyimpanan data-data pribadi. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih siap bila ada kejadian seperti banjir.
Kasubdit Restorasi Arsip ANRI Anak Agung Gde Sumardika mengatakan, merujuk dokumen-dokumen rusak yang diperbaiki korban banjir, publik belum menanggap penting perawatan dan penyimpanan arsip pribadi.
Padahal menurut Agung, rusaknya dokumen pribadi akan semakin menyusahkan masyarakat ketika bencana alam terjadi.
Baca Juga: Arsip Nasional Mulai Restorasi Dokumen Korban Banjir Jabodetabek
"Arsip keluarga sangat penting karena berkaitan dengan hak keperdataan. Jika disia-siakan dan tidak dirawat secara rutin, hak keperdataan itu bisa terganggu, apalagi saat bencana," ujarnya, dilansir dari BBC News Indonesia, Jumat (16/1/2020).
Sementara itu, Nina Mulyati adalah satu dari sekitar 400 korban banjir yang memperbaiki dokumennya ke ANRI. Warga Bekasi Timur itu mengaku rela menempuh perjalanan sekitar dua jam dari rumahnya ke kantor ANRI di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, demi menyelamatkan arsip peribadinya.
Baca Juga: Waspada, Banjir Bisa Merusak Struktur Dasar Rumah
"Ijazah dan transkrip nilai saya basah dan luntur. Semuanya baru saya ambil dari sekolah, belum sempat saya laminating, keburu kena banjir," ucapnya.
Nina berkata, ia memang tidak mempersiapkan dokumen pribadinya menghadapi kondisi terburuk. Ia meletakkan arsip itu di rak buku, tanpa perlindungan sama sekali.
Rusaknya dokumen pribadi itu, kata Nina, lebih buruk ketimbang kehilangan televisi dan alat elektronik lainnya.
"Sekolah sudah 12 tahun, tapi dokumennya malah rusak begini. Nyesek. Ini lebih rugi karena alat elektronik bisa dibeli dengan uang. Kalau ijazah rusak, tidak mungkin kita mengulang sekolah," ujar Nina.
Hingga 14 Januari lalu, 389 korban banjir sudah mendaftarkan perbaikan dokumen pribadi ke ANRI. Arsip rusak yang diajukan antara lain ijazah, sertifikat tanah, kartu keluarga, paspor, akta kelahiran, dan surat keterangan pegawai.
(Feby Novalius)
