Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Turunkan Angka Pengangguran di Bawah 4%?

Vania Halim, Jurnalis · Sabtu 01 Februari 2020 14:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 01 320 2161752 omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bisa-turunkan-angka-pengangguran-di-bawah-4-gKB4oo7ucD.jpg RUU Omnibus Law (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan, draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diterima DPR pada Senin 3 Februari 2020. Setelah itu akan diadakan Rapat Paripurna.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tak hanya membahas tentang ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan. Tapi terdiri dari 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sankisi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dam kawasan ekonomi khusus (KEK).

Baca Juga: Surpres Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diterima DPR Senin Depan

Melki menyebutkan sebaiknya dari Konferderasi Serikat Kerja membentuk tim kecil sendiri, begitu juga dari DPR membuat tim yang sama untuk membahas masalah ketenagakerjaan. "Kita coba hindari dialognya di jalanan, baik dari DPR maupun Komisi IX sangat terbuka membahas dengan rasional," kata Melki dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Omnibus Law & Kita di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Melki juga menambahkan, draf RUU Omnibus Law dikirim pemerintah pada Senin 3 Februari ke DPR dan akan diadakan rapat paripurna untuk membahas hal ini. Kisi-kisi secara umum basisnya naskah rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Dan untuk waktu 100 hari yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, tergantung substansi yang dibahas.

Baca Juga: RUU Omnibus Law, Bukan Hanya soal Pengusaha-Buruh tapi Masalah Bangsa

Praktisi Hukum dan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Johan Imanuel menerangkan pemerintah sebagai perancang omnibus law, harus memberikan akses seluas-luasnya untuk partisipasi publik dalam memberikan masukan, saran, dan kritik sehingga tidak menjadi polemik.

"Pemerintah sebagai perancang harus memberikan askes untuk masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, serta saran," ujar Johan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi menyatakan jangan salah tafsir bahwa serikat pekerja menolak program pemerintah untuk menarik investasi, menumbuhkan dunia usaha,dan penyerap penganggguran. Yang dikritisi adalah soal perlindungan dan kesejahteraan dari para pekerja.

"Kami tidak menolak hal itu, yang dikritisi adalah perlindungan dan kesejahteraan pekerja," imbuh Ristadi.

Sementara itu, Pakar Hukum Ketenagakerjaan Prof Dr Payaman Simanjuntak menegaskan dari komitmen pemerintah dan DPR, sangat optimis mengenai omnibus law cipta lapangan kerja akan sangat bagus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terutama investasi dalam rangka penerapan tenaga kerja. Dan sangat berharap bahwa tingkat pengangguran bisa dibawah 4% serta menciptakan suasana yang bagus sehingga investor dapat berkerja dengan baik.

"Saya berharap bahwa dengan adanya omnibus law tingkat pengangguran ada di bawah 4% serta menciptakan suasana yang baik agar investor mampu bekerja dengan baik," kata Payaman.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menyatakan esensi dari omnibus law adalah memberikan pekerjaan kepada para pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, jangan sampai mengecewakan harapan mereka.

"Esensi dari omnibus law untuk memberikan pekerjaan kepada yang pengangguran dan mengurangi kemiskinan," kata Anton.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini