nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan Pengusaha Angkutan Penyeberangan Ngotot Minta Tarif Dinaikan

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 16:28 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 11 320 2166819 alasan-pengusaha-angkutan-penyeberangan-ngotot-minta-tarif-dinaikan-MPRCgYCZpV.jpg Kapal (Okezone)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut tarif penyebrangan saat ini berada di bawah dari standar internasional. Oleh karena itu, para pengusaha angkutan penyebrangan ini meminta kenaikan tarif kepada pemerintah.

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, sejak 2017, belum ada penyesuaian tarif penyebrangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan regulasi yang berbelit karena dalam urusan penetapan tarif ini.

 Baca juga: Kerja Sama RI-Australia di Sektor Transportasi, Netizen Malah Tanya Mudik Gratis

"Karena kami harus memenuhi prosedur yang berbelit sampai 3 Kementerian akhirnya kami dari 2017 sampai sekarang belum menikmati penyesuaian tarif," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (11/2/2020)

Sementara beban dari para pengusaha ini juga semakin tinggi untuk operasionalnya. Salah satu beban yang harus ditanggung adalah untuk membayar upah karyawannya.

 Baca juga: Pengguna Angkutan Umum di Jabodetabek Masih Sedikit Dibanding Jepang dan Singapura

Setiap tahun, ada kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan dengan angka inflasi daerahnya masing-masing. Dengan kenaikan ini UMR, maka secara automatis, penghasilan atau gaji dari para pegawainya juga harus ada penyesuaian.

Sedangkan pendapatan yang didapat oleh para pengusaha juga dalam sekali nyebrang sangat kecil sekali. Misalnya saja rute penyebrangan Ketapang-Gilimanuk tarifnya adalah Rp6.500 per penumpang.

Dari tarif itu, tidak semuanya masuk ke dalam kantong perusahaan kapal sebab harus dipotong untuk biaya asuransi hingga pajak daerah. Sehingga yang didapatkan oleh perusahaan hanya sekitar Rp2.900 per penumpang.

 Baca juga: Cegah Virus Korona, Kapal China Masuk RI Langsung di Karantina

Menurut Khoiri, dengan pendapatan sebesar itu tidak seimbang antara uang yang harus dikeluarkan dengan yang didapat. Apalagi, angka UMR di Jawa Timur juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

"UMR naik di Jatim. Sehingga kami menerima beban upah minimum regional yang mendekati 10% plus upah sektoral 14 koma sekian persen. Sekarang dengan angka segitu (Rp 2.900) upah juga saya kira mau pakai kalkulator buatan manapun akan sulit menghitung," jelasnya.

Sebenarnya lanjut Khoiri, pihaknya juga sudah melakukan survey kepada beberapa penumpang tentang wacana kenaikan tarif ini. Dari 10 orang yang disurvey, 9 orang setuju asalkan kenaikannya masih di bawah Rp50.000

"Saya tidak pernah menemukan jawaban di bawah Rp50.000. Pasti dari 10 orang , 9 orang menjawab tidak kurang dari Rp50.000. Artinya kemampuan membayar dan kemampuan untuk membayar sudah sampai di sana sebenarnya," jelasnya.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini