Omnibus Law Bisa Percepat Pembebasan Lahan Infrastruktur?
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang siap mendukung dijadikannya Benoa sebagai Pelabuhan Kelas Internasional. Salah satu dukungannya adalah dengan penyediaan lahan yang akan dilakukan oleh Kementerian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, adanya omnibus law akan lebih mempermudah dan mempercepat pembebasan lahan. Oleh karena itu dirinya optimis bahwa proses pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cepat.
“Saya fikir tugas kita adalah mendukung terkait pertanahan dan tata ruang. Salah satunya dengan adanya omnibus law, maka masalah pertanahan antar Kementerian dapat diselesaikan,” ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Minggu (16/2/2020).
Baca Juga: Seluruh Tanah di RI Ditargetkan Bersertifikat pada 2025
Sofyan menambahkan, selama ini memang pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur sudah baik. Hanya saja dengan adanya Omnibus Law pembebasan lahan bisa semakin lebih cepat,
Sebelumnya hal pengadaan tanah dengan skema yang sudah ditentukan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
“Sejak ada UU tentang pengadaan tanah, kita telah berhasil membebaskan banyak bidang tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol, dan proyek jalan tol saat ini sudah hampir tuntas. Begitu pun dengan bandara dan pelabuhan,” jelasnya.
Baca Juga: 28.197 Bidang Tanah Milik Negara Sudah Bersertifikat
Menurut Sofyan, rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub menjadi sangat penting bagi perekonomian negara. Pasalnya, akan ada banyak wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia.
“Apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Kementerian BUMN ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa dan ini bisa menjadi model bagi proyek-proyek pengembanan pelabuhan lainnya,” ucapnya
