Sri Mulyani: Tak Boleh Ada Lagi Negara Surga Pajak

Vania Halim, Jurnalis · Minggu 23 Februari 2020 12:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 23 20 2172812 sri-mulyani-tak-boleh-ada-lagi-negara-surga-pajak-1By3CYi0Xh.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan oleh Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020.

Panelis lainnya adalah Sekretaris Jenderal The Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), Komisioner Bidang Ekonomi Uni Eropa dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Amerika, Jerman, Perancis serta India.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani soal Menariknya Ekonomi Saudi Arabia

Sri Mulyani menjelaskan era digital memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional, perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut. Transaksi antar negara sangat mudah dilakukan tanpa sekat dan batasan negara.

"Era digital menjadi tantang baru di sektor perpajakan internasional. Transaksi bilateral sangat mudah dilakukan tanpa sekat serta batasan negara," kata Sri Mulyani seperti dikutip akun instagram resminya, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Sri Mulyani melanjutkan sejak negara-negara G20 mendeklarasikan diakhirinya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan pada tahun 2009, telah terdapat capaian yang signifikan, antara lain melalui Automatic Exchange of Information (AeOI) terdapat 94 negara yang telah memulai pertukaran informasi secara otomatis, lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati, dan metode pengumpulan pajak menjadi lebih efisien.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan di Januari Rp84,7 Triliun, Baru 4%

Sejak 2018, Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 milyar Euro. Ke depan upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan semakin dapat dicegah.

"Agar global tax transparancy dapat dilaksanakan dengan baik, saya menyampaikan pendapat bahwa harus ada bidang permainan dengan tingkat yang sama bagi semua negara. Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak," ujar Sri Mulyani

Setiap negara juga harus mengkomunikasikan kepada rakyatnya pentingnya transparansi pajak ini dan tujuannya pertukaran informasi hanya untuk tujuan perpajakan sehingga pemerintah harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para Wajib Pajak.

Dia juga memaparkan bahwa masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki SOP, peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data. Jika saja seluruh masyarakat global menyuarakan hal yang sama bahwa penggunaan data hanya digunakan untuk menguji kepatuhan pajak, maka akan lebih mudah bagi kita semua dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

"Otoritas pajak memiliki SOP, peraturan, infrastruktur, teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerhasiaan dan keamanan data," paparnya.

Dan yang menjadi hal paling mendasar dalam upaya kesuksesan transparansi adalah adanya upaya melakukan reformasi secara total terhadap otoritas pajak dan juga pegawainya sehingga memiliki standar internasional.

"Para panelist yang mewakili beberapa negara menyampaikan optimisme bahwa konsensus global akan dapat dicapai pada tahun 2020. Jika tidak, negara di dunia akan menerapkan pendekatan unilateral yang membahayakan bagi sistem perpajakan Internasional," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini