Seluruh Kantor BPK Mulai Kerja dari Rumah hingga Akhir Maret 2020

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 17 Maret 2020 13:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 17 20 2184631 seluruh-kantor-bpk-mulai-kerja-dari-rumah-hingga-akhir-maret-2020-N4kmAJoHzB.jpg Pegawai BPK Bisa Kerja dari Rumah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan sistem kerja work from home (WFH) untuk seluruh kantor BPK di Indonesia. Kebijakan ini berlaku hari ini hingga akhir Maret 2020, sebagai pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“BPK memandang perlu melakukan kebijakan WFH guna meminimalkan pertemuan fisik dalam bekerja sehingga menerapkan kerja dari rumah selama 14 hari ke depan, demikian juga dengan kegiatan pemeriksaan,” ujar Ketua BPK Agung Firman, dalam keterangannya, Selasa (17/3/2020).

Baca Juga: Serahkan LHP ke DPR, BPK Sebut Ada 6 Temuan Permasalahan di TVRI

Selama kerja dari rumah, pegawai BPK memanfaatkan fasilitas teknologi kerja jarak jauh yang dimiliki BPK. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab instansi untuk melindungi para pelaksana BPK.

Adapun ketentuan dan mekanisme bekerja dari rumah diatur melalui Surat Edaran Sekjen BPK. Pelaksanaan WFH dan aturan teknisnya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal dan satuan kerja di BPK.

Baca Juga: Fakta KPK Telusuri Temuan BPK, Sudah Teken MoU

Melalui Surat Edaran mekanisme kerja WFH, Sekjen meminta pegawai yang melakukan WFH untuk tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak.

BPK juga menunda dan membatalkan seluruh penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak orang di lingkungan kantor pusat maupun di daerah. Mekanisme tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 04/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pelaksana BPK.

Surat edaran tersebut memberikan acuan bagi pegawai BPK dalam menyelesaikan tugas kedinasan di tengah penyebaran COVID-19, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan BPK. Surat ini juga menyebutkan bahwa untuk 14 hari ke depan dinyatakan sebagai keadaan luar biasa sebagai akibat pandemik COVID-19, yang berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai BPK.

Dalam masa keadaan luar biasa tersebut, diatur hal-hal mengenai pembagian tugas bagi pegawai sehingga tugas BPK tetap berjalan dengan baik. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang memerlukan tatap muka/pertemuan fisik (face to face) ditunda sampai kondisi aman dan dapat dijalankan dengan prosedur alternatif antara lain, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau pilihan lainnya untuk menghindari terjadinya kontak fisik, baik dengan orang maupun benda.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini