Fakta soal Buruh Terkena Corona Harus Digaji Penuh

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 22 Maret 2020 08:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 21 320 2187047 fakta-soal-buruh-terkena-corona-harus-digaji-penuh-SRb79A1RX2.jpg Buruh (Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menjamin upah pekerja atau buruh yang kena virus corona dibayar penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

Oleh sebab itu, Jakarta, Minggu (22/3/2020), berikut fakta-fakta soal hak Buruh jika terkena Virus Corona:

1. Pekerja dinyatakan ODP Terima Upah Penuh

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

"Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Ida.

2. Pekerja tidak masuk kerja maksimal 14 hari

Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter. Hal ini untuk membuktikan agar upah dapat dibayar penuh.

3. Gaji Ditentukan Berdasarkan Kesepakatan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat kebijakan perlindungan upah pekerja atau buruh selama merebaknya virus corona atau Covid-19. Namun besaran upah disepakati antara pengusaha dan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

4. Pemda Diminta Jamin Pengupahan Buruh yang Terkena Corona

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau kepada semua Gubernur untuk melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait virus corona atau Covid-19. Dirinya juga meminta pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.

Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

5. ODP Pun juga Digaji Penuh

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Disnakerkum) Kebumen mengenalkan aturan dan tata cara perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang menjadi OPD (Orang Dalam Pemantauan) dan Suspek Covid-19 kepada masyarakat. Khususnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kebumen.

”Salah satu bunyi aturannya adalah bagi pekerja atau buruh yang menjadi Orang Dalam Pantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter, sehingga tak bisa masuk kerja selama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” ujar Kepala Disnakerkukm Kebumen, Siti Kharisah MM.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini