Program Padat Karya Tunai, Jokowi: Kalau Normal Tak Ada Tendangannya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melindungi dan menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Maka itu, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan.
"Pertama penyaluran program perlindungan sosial yang tadi sudah kita bicarakan. Dan kedua kita ingin percepat pelaksanaan program padat karya tunai. Yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Program Padat Karya Tunai secara virtual, Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Baca Juga: Dana Desa Jadi Instrumen Jaring Pengaman Sosial di Tengah Wabah Corona, Ini Faktanya
Jokowi juga menekankan beberapa hal kepada pada seluruh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga, untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai.
"Ini ada keadaan tidak normal dan posisi yang sulit, maka itu, kita memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua K/L dan daerah. Kalau biasanya buat 10, ya sekarang harus buat 50, paling enggak 5 kali," ungkap dia.
Baca Juga: Program Padat Karya Tunai Desa Jadi Alat Jaring Pengaman Sosial
Jokowi ingin melihat beberapa program Kementerian yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, KKP, LHK, Kementerian BUMN.
"Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya. Saya kira bisa dipadatkaryakan," kata Jokowi.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
