Kartu Prakerja, Program Prematur yang Tidak Efektif Selesaikan Masalah PHK
JAKARTA - Program kartu prakerja yang diluncurkan di era mewabahnya covid-19 ini dinilai sebagai program yang terburu-buru.
Alhasil, nilai manfaat dari kartu prakerja ini menjadi minim. Bahkan, pelatihan online yang menghabiskan dana Rp5,6 triliun dinilai mubazir.
Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi memaparkan, pada awalnya, kartu prakerja merupakan program yang disiapkan untuk menghadapi era society 5.0.
Baca Juga: Program Kartu Pra-Kerja Dinilai Mubazir, Ini Kata Pemerintah
"Program kartu prakerja disiapkan untuk disrupsi 5.0, bukan disrupsi virus corona," kata dia kepada Okezone.
Menurutnya, perbedaan target ini yang membuat kartu prakerja tidak menjadi solusi atas permasalahan sekarang ini. Dia melanjutkan, konsep kartu prakerja sebelum era covid-19 adalah untuk mengatasi masalah keterampilan pekerja.
Dia menjelaskan, paling tidak ada tiga target dari kartu prakerja sebelum era covid-19 tersebut. Pertama adalah skilling, menambah keterampilang bagi calon tenaga kerja yang baru lulus.
Baca Juga: Molor, Hasil Seleksi Kartu Pra-Kerja Gelombang I Diumumkan Besok
Lalu reskilling, di mana ada pekerja yang terpaksa keluar dari pekerjaannya karena lapangan kerjanya tergerus industri 5.0 diberikan skill yang baru. Selanjutnya upskilling, pekerja yang sudah baru ditambah lagi skill-nya untuk lebih menunjang pekerjaannya.
Tetapi, akibat wabah covid-19 ini, jumlah korban PHK dan pengangguran bakal meningkat. Pemicunya adalah lapangan pekerjaan yang memang tidak ada.
"Sementara dalam pelatihan yang dibekali adalah kemampuan individu untuk menjadi jutawan. Apa kalau sudah selesai pelatihan (kartu prakerja) mereka bisa mendapatkan kerja? Sekarang ini susah, karena memang tidak ada lapangan kerjanya," jelas dia.
Dia juga mengkritisi materi dalam pelatihan online tersebut. Misalnya materi bertema "jago bicara di depan umum", "teknik lengkap menjual dengan sukses", hingga "investasi untuk pemula".
Menurutnya, konteks materi pelatihan online tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Selain itu, materi-materi yang disajikan dalam pelatihan online tersebut sebenarnya bisa didapatkan masyarakat melalui berbagai platform yang gratis.
Dia menurutkan, anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk materi online tersebut tidak bermanfaat.
Baca Juga: Apakah Kartu Pra-Kerja Tepat Sasaran?
"Dana sebanyak itu, kalau dibagi saja untuk bantuan tunai, per orang Rp1 juta, bisa untuk 5,6 juta orang," kata dia.
Kartu prakerja sendiri merupakan program andalan Presiden Jokowi sejak kampanye Pilpres 2019. Tetapi, program ini dipercepat implementasinya oleh pemerintah.
Pada 24 Maret 2020, Presiden Jokowi menyampaikan, implementasi kartu prakerja dipercepat untuk para calon penerima, karena dampak penyebaran virus corona.
Baca Juga: Apakah Semua yang di-PHK Bisa Menjadi Peserta Kartu Pra-Kerja?
"Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," ujar Presiden saat itu.
Pemerintah telah menetapkan anggaran kartu pra-kerja ini Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.
Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Yakni, dengan memilih satu atau beberapa pelatihan dari 2.000 pelatihan yang ditawarkan oleh delapan mitra tadi.
Sambil pelatihan, peserta akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
Program kartu pra-kerja sendiri akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).
Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.
Baca Juga: Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu!
Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.
Sejak dimulai dibukanya pendaftaran gelombang pertama pada Sabtu 11 April 2020 hingga Kamis 16 April, tercatat sebanyak 2.780.026 peserta akan mengikuti program perdana kartu pra-kerja ini.
Selama enam hari masa pendaftaran gelombang pertama, tercatat ada 5.965.048 user. Kemudian telah dilakukan verifikasi email tercatat ada 4.428.669 user.
Selanjutnya, disisir lagi berdasarkan NIK, dan tercatat sebanyak 3.294.190 user. Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian maka yang telah memasuki join batch 2.078.026 user.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
