Masyarakat Butuh Bantuan Tunai daripada Kartu Pra-Kerja, Ini Kata Menko Airlangga
JAKARTA - Program Kartu Pra-Kerja banyak yang meminta untuk dialihkan kepada tunai. Hal ini dikarenakan masyarakat dinilai lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan pelatihan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan akan alasan Pra-kerja masuk menjadi jaring pengaman sosial. Di mana, Kartu Pra Kerja masuk ke realokasi anggaran yang sebesar Rp105 triliun dan mengambil bagian Rp10 triliun.
Baca juga: Korban PHK Punya Skill, Pelatihan Online Prakerja Tak Menjawab Kebutuhan
"Karena program yang semula rescaling dan upscaling, karena perekonomian seluruhnya sedang shock, demand shock, supply shock, production shock, maka tentu kita memberikan ke mereka yg dirumahkan," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Selain itu, lanjutnya, untuk para yang di PHK yang cukup memakan waktu pemulihan maka dilakukan pra-Kerja. Maka kartu pra Kerja masuk ke jaring pengaman sosial yang sifatnya temporary.
Baca juga: Kartu Prakerja, Program Prematur yang Tidak Efektif Selesaikan Masalah PHK
"Dan ketika situasi normal, akan kembali ke desain awal untuk rescaling dan upsacling," ujarnya.
Apalagi, dirinya menilai bantuan tunai saat ini sudah cukup banyak, seperti PKH, BPNT dan juga untuk Pdat Karya di tiap kementerian. Sehingga ini menjadi salah satu daripada jaring pengaman sosial, bukan satu2nya.
"Oleh karena itu, saya juga ingin jelaskan, dengan pelatihan yang dilakukan ini adalah untuk meingkatkan skill. Jadi setelah recovery, nanti para pekerja mendapat skill tambahan, selain itu ada kemmapuan untk empat bulan disanggah dengan bantuan Rp600 ribu," ujarnya.
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
