Penyaluran Likuiditas Sarat Kepentingan? Ini Kata Pengamat
JAKARTA - Penyaluran bantuan Likuiditas oleh perbankan Badan Usaha Milik Negara (Himbara) menimbulkan polemik. Sebab penyaluran ini berpotensi terjadinya konflik kepentingan.
Ekonom dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya pun mengaku setuju dengan potensi kepentingan ini sendiri. Karena menurutnya, masih penyaluran Likuiditas ini masih bisa diatur dan dimitigasi kembali.
Baca Juga: BI Gelontorkan Rp503,8 Triliun Kawal Likuiditas Perbankan
"Jadi walau setuju ada potensi conflict of interest. Menurut saya masih bisa di manage dan mitigasi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (10/5/2020).
Menurut Berly, dalam penyaluranya nantinya diperlukan Standar Operasional (SoP) oleh pemerintah. Selain itu, perlu adanya dewan pengawas yang khusus mengawasi penyaluran.
Baca Juga: Ada Covid-19, Bos BI Pastikan Perbankan Lebih Kuat Dibanding Krisis 2008
"Buat SOP yang ketat dan pelaporan rutin ke kemenkeu. Lalu perlu ada task force atau dewan pengawas yang khusus awasi penyalurannya. Saran saya gabungan Kemenkeu, Kemenko Ekonomi dan BKP. Jadi kita tetap bisa bergerak cepat tapi meminimalkan potensi masalah" jelasnya.
Meskipun begitu lanjut Berly, tidak menutup kemungkinan penyaluran Likuiditas lewat swasta. Hanya saja, prosesnya akan jauh lebih lama dan juga perlu adanya kesepakan dan mekanisme pengawasan.
Baca Juga: Perkuat Perbankan, Ini Fakta Aturan Konsolidasi Bank Umum
"Karena bisa jadi masalah hukum karena uang yang mengendap di bank kalau swastakan bisa diputar atau taruh di instrumen keuangan yang datangkan return walaupun cuma beberapa hari. Memperkaya orang atau lembaga lain itu kena pasal di UU Anti Korupsi," kata Berly
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
