Sri Mulyani Usul Integrasi Bansos dengan Subsidi Energi

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 23 Juni 2020 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 23 320 2234896 sri-mulyani-usul-integrasi-bansos-dengan-subsidi-energi-tzPcIxK0yQ.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sejumlah rencana pemerintah di tahun depan kepada Komisi XI DPR RI. Salah satunya yakni mengenai reformasi anggaran.

Menurutnya, bantuan sosial (bansos) ke masyarakat miskin saat ini masih terpencar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti bantuan akses kesehatan dan subsidi listrik. Hal ini mengakibatkan, akuntabilitas program tersebut sulit untuk disinkronkan.

"Jadi kita ketahui ada belanja untuk keluarga miskin, seperti PKH, lalu bantuan untuk putra-putra dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN, dan juga berikan subsidi listrik, LPG. Hal ini sebabkan bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga tak bisa disinkronkan,” ujar Sri Mulyani dia pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Baca Juga: Subsidi Mengalir ke Masyarakat Rp92,2 Triliun, Terbesar untuk BBM

Kemudian, lanjut dia, sangat penting dalam situasi saat ini seluruh program terintegrasi. Sehingga data penerima lebih akurat dan tepat sasaran. Di mana, saat ini otoritas fiskal dan Bappenas masih merancang skema reformasi integrasi bansos dengan subsidi energi tersebut.

"Maka itu ini perlu, sehingga masyarakat miskin dapat dengan terintegrasi. Lalu ada bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya," ungkap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun menyatakan rencana reformasi subsidi energi harus dilakukan secara komprehensif. Dirinya meminta pemerintah harus merinci, apakah reformasi tersebut hanya anggarannya saja atau seluruh wewenangnya yang akan diubah.

Baca Juga: Subsidi Energi Dipangkas, Harga BBM dan Elpiji 3 Kg Naik Tahun Depan?

"Untuk subsidi energi ini diberikan kewenangannya di mana. Lalu anggarannya di mana, pencairannya bagaimana? Karena ada yang masuk BUMN karena PSO, ada di Kemenkeu yang buat anggaran," jelas dia.

Dia juga menambahkan, apabila pemerintah serius ingin mereformasi skema subsidi energi, seharusnya bisa dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Apabila menurut saya, ini mau serius kita reform atau diubah flownya saja? Kalau kita mau reform, UU 17 2003 harus kita amandemen, UU 1 2004 juga kita amandemen," tandas dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini