Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat, 7 Maskapai Tak Kena Denda Rp25 Miliar

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 25 Juni 2020 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 25 320 2236102 langgar-aturan-harga-tiket-pesawat-7-maskapai-tak-kena-denda-rp25-miliar-O7VOvoOR9A.jpg Pesawat (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa tujuh maskapai melanggar aturan penetapan harga tiket pesawat. Namun tidak ada sanksi denda yang diberikan oleh KPPU kepada tujuh maskapai tersebut.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, alasan mengapa pihaknya tidak memberikan denda adalah karena kondisi Covid-19. Seperti diketahui, maskapai menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi virus corona.

Baca Juga: 7 Maskapai Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat 

Sebab, para maskapai tidak bisa beroperasi karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona. Pertimbangan lainnya adalah karena sikap kooperatif para terlapor dalam proses persidangan dan

"Kalau untuk denda bukansoal tidak ada denda. Jadi memang yang pasti majelis sudah memutus para maskapai melanggar pasal 5. Karena pertimbangan covid-19, industri penerbangan paling terdampak," ujarnya dalam live IDX Channel, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Divonis Bersalah Gara-Gara Tiket Mahal, Ini Reaksi Lion Air 

Hal ini sangat disayangkan karena tidak ada efek jera yang akan didapat oleh maskapai. Padahal dalam Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maskpai bisa dikenakan sanksi denda maksinal Rp25 miliar.

"Komisi memang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Salah satunya adalah denda maksimum Rp25 miliar," jelasnya.

Menurut Guntur, meskipun tidak ada sanksi denda, namun ada konsekuensi yang dikenakan KPPU kepada maskapai. Yakni sanksi berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Majelis juga menilai pemberian sanksi itu, tidak ada denda tapi memberikan lapor kepada KPPU," jelasnya.

Menurut Guntur, sanksi yang diberikan oleh KPP ini justru lebih bersifat progresif. Sehingga, KPPU bisa melakukan pencegahan ke depan atas kemungkikan adannya harga tiket pesawat yang terlalu mahal.

"Salah satu sanksi untuk wajib lapor terkait dengan harga. Itu justru majelis komisi untuk lebih kepada progresif kepada kedepan. Terlepas ada pertimbangan majelis. Namun kalau dilihat dari keputusan, konteksnnya melakukan pencegahan ke depan," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini