Dear Bu Sri Mulyani, Realisasi Insentif Covid-19 Sudah Berapa Sih?
JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp677,2 triliun untuk penanganan virus corona (covid-19) di Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 67% dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp405,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam penyaluran anggaran covid-19 ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya, pemerintah akan tetap memantau ketat penyaluran anggaran ini agar bisa tepat waktu dan sasaran.
"Implementasinya kita sadar akan hadapi banyak hal sebagai tantangan," ujarnya dalam diskusi virtual, Sabtu (27/6/2020).
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Program Perlindungan Sosial dan Bansos Segera Dieksekusi
Menurut Sri Mulyani, hingga akhir Juni, realisasi insentif untuk tenaga kesehatan baru mencapai 4,68%. Hal ini lah yang membuat para tenaga medis belum mendapatkan insentif meskipun alokasi anggaran sudah diberikan.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) pusat dan swasta ke dalam DIPA Kementerian Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun. Sedangkan, insentif untuk tenaga kesehatan daerah dialokasikan sebesar Rp3,7 triliun yang dialokasikan bertahap melalui DAK Nonfisik.
"Ini karena masalah verifikasi, dokter di mana nama siapa RS apa, bertugas di mana. Itu antara kehati-hatian namun at the cost sampai Juni belum semua dapatkan kompensasi tenaga kesehatan. Begitu juga santunan meninggal," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Siapkan 'Vaksin' Penangkal Virus Korona ke Ekonomi RI
Sementara itu anggaran untuk perlindungan sosial sudah lebih baik. Meskipun dirinya tidak menyebutkan sudah berapa persen realisasi dari anggaran untuk perlindungan sosial.
"Perlindungan sosial sudah agak lumayan karena sudah dilakukan. Tapi nanti muncul datanya ada inclusion error, daerah dan desa dalam hal ini semua akan munculkan dinamika yang harus tetap diperbaiki. Kemensos, pemda, terus lakukan koordinasi," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Sebab masih ada beberapa daerah yang belum melakukan realokasi anggarannya.
